BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan hingga 14 hari ke depan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah jiwa dan lahan pertanian yang terdampak sejak ditetapkan pada 31 Agustus 2023 lalu.
Hal ini terungkap dalam Rapat Evaluasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan, bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (13/09) malam.
“Dari hasil evaluasi, jumlah keluarga terdampak dan luasan lahan pertanian terdampak ini meningkat. Sehingga kesimpulannya adalah kita perpanjang 14 hari ke depan,” ungkap Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan.
Dengan diperpanjangnya status ini, Dani mengungkapkan akan mengupayakan lebih banyak bantuan yang bersumber dari APBD serta pengajuan dana siap pakai dari BNPB. Kemudian pengajuan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga perbanyak bantuan dari pihak swasta.
“Anggaran dan lainnya akan diupayakan pertama dari sumber APBD, dari dana siap pakai BNPB yang sudah kita ajukan dan sedang berproses. Tidak menutup kemungkinan kota ajukan bantuan ke Pemprov Jabar dan sudah ada bantuan swasta yang perlu ditingkatkan,” lanjutnya.
Distribusi Air Bersih Kurang
Terhitung hingga 12 September 2023, Pemkab Bekasi telah mendistribusikan sebanyak 1.953.600 liter air. Jumlah tersebut dirasa belum cukup karena baru mencakup 10% dari keseluruhan jumlah kebutuhan air. Meski begitu, ia akan terus bekerja keras meningkatkan distribusi air agar dapat mengurangi tingkat kekeringan yang ada.
“Keparahannya disitu bisa dilihat, kita tidak boleh menunggu masalah ini viral, justru saat ini kita kerja keras agar tidak semakin parah,” lanjutnya.
Selain upaya yang dilakukan Pemkab Bekasi, pihaknya juga akan mengedukasi masyarakat. Terutama yang berada di wilayah rawan kekeringan untuk ikut mengambil tindakan dalam menanggulangi bencana kekeringan ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan misalnya dengan membuat embung, bendungan, atau tempat penyimpanan air yang ditampung dari air hujan yang turun selama musim penghujan.
“Ini bagian dari Pemkab Bekasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tapi tentu tidak bisa sendiri, masyarakat juga harus beraksi,” ungkapnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Ketua FPRB Kabupaten Bekasi, Kepala Perangkat Daerah terkait, serta secara virtual Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. (riz)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
