BERITACIKARANG.COM, SETU – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Bintang Persatuan Buruh, Sarif Marhaendi, mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak dan retribusi sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan Sarif saat menggelar reses masa sidang II Tahun Anggaran 2026 di wilayah Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.
Dalam reses tersebut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur. “Untuk reses kali ini, masyarakat menyampaikan beberapa usulan, seperti pemagaran lahan TPU, penerangan jalan, hingga solusi untuk mengatasi pengangguran. Selain itu, ada juga usulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait pembangunan drainase dan jalan,” ungkap Sarif, Sabtu (02/05).
Namun demikian, pria yang menjabat sebagai anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi itu juga menyoroti tantangan yang tengah dihadapi pemerintah daerah dalam merealisasikan usulan-usulan tersebut, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang dilakukan. Menurutnya, salah satu solusi yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan PAD agar pembangunan tetap dapat berjalan.
BACA: Dana Transfer ke Daerah Dipangkas, Bupati Bekasi Putar Otak Gali Potensi Pendapatan
“Pemerintah daerah harus berupaya untuk menjadi kabupaten yang mandiri. Potensi di daerah kita ini cukup besar, dan jika dikelola dengan baik, semuanya bisa masuk ke dalam kas daerah. Misalnya, pajak katering itu harus ditingkatkan. Selain itu, kita juga perlu mendorong peraturan daerah tentang pajak limbah logam, karena saat ini belum ada aturan yang mengatur hal tersebut. Padahal, ini adalah potensi besar untuk menambah pendapatan daerah,” jelas Sarif.
Ia juga menekankan pentingnya menggali potensi pajak dari sektor lain, seperti pajak reklame dan sektor-sektor lainnya yang selama ini belum dimaksimalkan. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber pendapatan yang sudah ada. Kita harus terus mengembangkan apa yang ada agar PAD meningkat dan mampu menjadi solusi atas efisiensi anggaran yang besar ini,” tambahnya.
Sarif berharap peningkatan PAD dapat mendukung realisasi atas banyaknya aspirasi, khususnya di bidang infrastruktur yang disampaikan masyarakat dalam setiap reses anggota DPRD. Untuk mensiasati usulan masyarakat yang sangat banyak, untuk sementara pemerintah daerah dan DPRD akan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak berdasarkan skala prioritas.
“Usulan-usulan masyarakat memang luar biasa banyaknya. Kami akan memprioritaskan mana yang lebih penting untuk direalisasikan terlebih dahulu. Yang jelas, kami akan terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan PAD di tengah tingginya kebutuhan akan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi,” tutup Sarif Marhaendi. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
