BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi hingga pertengahan Juni 2026 masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah setempat mengingat PAD merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), realisasi PAD Kabupaten Bekasi baru mencapai sekitar 35 persen dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2026. Angka tersebut dinilai masih jauh dari harapan, terutama mengingat Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah dengan aktivitas ekonomi dan industri terbesar di Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengakui bahwa capaian PAD dalam enam bulan terakhir belum mengalami lonjakan yang berarti. Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun terdapat sejumlah keterbatasan yang memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah.
Asep menjelaskan, statusnya sebagai Plt Bupati membuat sejumlah kebijakan strategis yang membutuhkan keputusan lebih luas tidak dapat dilakukan secara maksimal. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mencari terobosan agar target pendapatan dapat tercapai hingga akhir tahun.
“Karena status saya kan masih Plt, banyak hal yang harus diajukan dulu ke Kemendagri. Sekarang kita mulai geber agar pendapatan daerah bisa meningkat,” kata Asep Surya Atmaja.
BACA: DPRD Dorong Pemkab Bekasi Perkuat Digitalisasi Demi Tingkatkan PAD
Untuk mempercepat peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk sejumlah tim khusus. Salah satunya adalah Satuan Tugas (Satgas) PAD, yang bertugas mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan daerah yang belum tergarap secara maksimal.
Selain itu, Pemkab Bekasi juga membentuk Satgas Corporate Social Responsibility (CSR). Keberadaan Satgas ini menjadi salah satu strategi yang dinilai penting. Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar dari sektor industri yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Dengan pengelolaan CSR yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap berbagai program pembangunan dapat memperoleh dukungan dari dunia usaha.
“Kalau CSR bisa dimaksimalkan, banyak kegiatan pembangunan yang sebelumnya tereliminasi bisa dibantu. Tinggal bagaimana kita bersatu dan mengoptimalkan potensi yang ada,” kata dia.
Selain CSR, penataan aset daerah juga menjadi fokus penting. Selama ini masih terdapat aset milik pemerintah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jika dikelola dengan baik, aset-aset tersebut berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan bagi daerah.
BACA: Baru 5 Persen Perusahaan di Kabupaten Bekasi Salurkan CSR
Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan menilai kondisi ekonomi global turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. “Kondisi ekonomi sekarang memang menjadi tantangan. Harga-harga naik, daya beli masyarakat juga terdampak. Ini tentu berpengaruh terhadap penerimaan daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Bapenda memastikan tetap berupaya meningkatkan kinerja melalui evaluasi rutin, pengawasan lapangan, serta koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memantau perkembangan ekonomi daerah.
“Setiap minggu kami melakukan briefing dengan UPTD dan bidang-bidang terkait. Kami juga turun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan wajib pajak. Target peningkatan PAD dan kemandirian fiskal daerah menjadi perhatian kami bersama,” tandasnya. (DIM)
