BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – DPRD Kabupaten Bekasi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi segera menuntaskan penyesuaian Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada meningkatnya biaya konstruksi.
DPRD menilai keterlambatan penyesuaian AHSP berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai proyek yang dibiayai APBD. Pasalnya, nilai anggaran yang telah disusun sebelumnya dinilai tidak lagi sejalan dengan kondisi harga material dan biaya pekerjaan di lapangan.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bekasi, Nuryasin Suparmin, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bergerak cepat melakukan penyesuaian harga satuan pekerjaan agar program pembangunan tidak terganggu.
“TAPD harus sesegera mungkin melakukan penyesuaian. Intinya kami meminta agar penyesuaian terkait harga satuan pekerjaan ini segera diselesaikan,” ujar Nuryasin, Rabu (17/06).
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi itu menilai percepatan penyesuaian AHSP penting dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan maupun pelaksana proyek di lapangan.
BACA: Serapan APBD Baru 21 Persen, Program Pembangunan Kabupaten Bekasi Dinilai Belum Terasa di Masyarakat
Menurutnya, pembangunan harus tetap berjalan efektif sehingga hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Supaya tidak ada yang dirugikan, masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan dan pengerjaannya juga berjalan efektif. Karena itu penyesuaian harus segera dilakukan,” katanya.
Nuryasin juga mengingatkan bahwa tanpa penyesuaian harga satuan pekerjaan, sejumlah kontraktor berpotensi enggan mengikuti tender proyek pemerintah. Mereka khawatir mengalami kerugian akibat melonjaknya biaya material dan operasional selama pelaksanaan pekerjaan.
Selain itu, kontraktor juga menghadapi risiko persoalan hukum apabila terjadi pengurangan spesifikasi maupun volume pekerjaan karena kenaikan harga yang tidak diimbangi dengan penyesuaian anggaran.
“Mereka khawatir menjadi temuan jika spesifikasi atau volume pekerjaan berkurang, sementara harga material terus naik. Dengan adanya penyesuaian melalui TAPD, ada kepastian sehingga semuanya bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Pemkab Bekasi Siapkan Penyesuaian Anggaran
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan pihaknya telah menginstruksikan TAPD untuk melakukan analisis menyeluruh terkait dampak kenaikan BBM terhadap proyek-proyek pembangunan daerah.
Langkah tersebut diperlukan agar program pembangunan tetap dapat direalisasikan meskipun terjadi perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Pembangunan harus tetap berjalan, tidak boleh stuck. Saya sudah tekankan agar dilakukan pergeseran anggaran. Kenaikan BBM membuat biaya pelaksanaan tidak lagi sesuai dengan RAB yang telah disusun. Karena itu TAPD akan menganalisis dampaknya dan menyiapkan langkah penyesuaian,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, kenaikan harga berbagai material konstruksi seperti semen, pasir, dan kebutuhan pembangunan lainnya berpotensi mengurangi volume pekerjaan yang telah direncanakan.
Sebagai ilustrasi, proyek yang semula ditargetkan sepanjang 100 meter bisa saja hanya terealisasi sekitar 80 meter apabila biaya pelaksanaan meningkat signifikan.
Meski demikian, Asep menegaskan seluruh proses penyesuaian harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.
“Nanti TAPD bersama jajaran akan memformulasikan langkah yang tepat agar tidak menimbulkan temuan. Jika perlu pendampingan, kita akan konsultasi ke pemerintah di atas maupun aparat terkait. Yang terpenting pembangunan tetap berjalan,” katanya.
Asep juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat proses penyesuaian anggaran agar pekerjaan fisik dapat mulai dikerjakan pada awal Juli mendatang.
Ia menegaskan, penyesuaian volume pekerjaan dimungkinkan apabila memang diperlukan, asalkan tetap sesuai aturan dan pembangunan tidak terhenti.
“Saya ingin pembangunan dipercepat mulai Juli, jangan sampai stagnan. Segera lakukan pergeseran anggaran. Jika RAB sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, lakukan penyesuaian. Volume pekerjaan bisa berkurang, tetapi pembangunan harus tetap berjalan,” tegasnya. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
