BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi akan segera menindaklanjuti aspirasi ratusan petani wilayah utara dengan melakukan pengecekan lapangan terhadap kondisi saluran sekundr (SS) Bendung Kedunggede (BKG).
Langkah tersebut dilakukan untuk memperlancar distribusi air ke lahan pertanian sekaligus mengantisipasi ancaman kekeringan yang berdampak pada sekitar 2.000 hektare sawah di wilayah utara Kabupaten Bekasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, mengatakan pihaknya akan melakukan survei langsung ke wilayah Pebayuran guna mengidentifikasi penyebab terganggunya aliran air di saluran sekunder BKG.
“Besok kami akan melihat langsung ke wilayah Pebayuran untuk mengecek kendalanya. Seperti yang disampaikan, ada sedimentasi dan banyak sampah. Kalau memang perlu dilakukan normalisasi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) siap menurunkan alat berat untuk membantu proses normalisasi,” kata Asep, Senin (27/07).
Selain sedimentasi dan penumpukan sampah, Pemkab Bekasi juga akan mengevaluasi kondisi fisik jaringan irigasi. Jika ditemukan kerusakan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, perbaikannya akan diupayakan masuk dalam prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Kalau ada saluran irigasi yang memang rusak dan menjadi kewenangan Pemkab Bekasi, akan kami prioritaskan di APBD Perubahan. Besok akan kami akumulasi mana saja yang harus segera dikerjakan,” ujarnya.
Asep menilai penanganan saluran irigasi di wilayah utara merupakan langkah yang mendesak karena menyangkut keberlangsungan produksi pertanian di sejumlah kecamatan. Saluran BKG 15 hingga BKG 25 yang memiliki panjang sekitar 10 kilometer menjadi jalur utama distribusi air menuju lahan persawahan.
BACA: 75 Hektare Sawah di Kabupaten Bekasi Terdampak Kekeringan, Petani Terpaksa Panen Padi Lebih Awal
“Kalau memang hasil survei menunjukkan perlu dilakukan normalisasi, tentu akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Sebelumnya, ratusan petani yang tergabung dalam Petani Bekasi Wilayah Utara mendatangi Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (27/07) pagi, untuk menyampaikan tuntutan penanganan darurat terhadap kondisi saluran Bendung Kedunggede.
Mereka menyebut kekeringan di wilayah Desa Karangharja dan Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, telah berdampak pada sekitar 2.000 hektare lahan persawahan. Menurut para petani, persoalan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang tuntas.
Salah seorang orator aksi, Suparman alias Kepus, mengatakan para petani datang untuk meminta pemerintah segera menjamin ketersediaan air irigasi. “Kami datang bukan untuk mencari konflik, tetapi meminta hak kami sebagai petani,” ujar Kepus.
Ia mengungkapkan, lahan pertanian telah mengalami kekeringan selama lebih dari tiga bulan sehingga tanaman padi terancam gagal panen.”Sudah lebih dari tiga bulan sawah kami kekeringan, tanaman terancam mati. Sementara kami bergantung pada hasil panen untuk menghidupi keluarga,” katanya.
Dalam aksi tersebut, para petani meminta pemerintah daerah segera melakukan penanganan darurat, meliputi normalisasi saluran irigasi, perbaikan pintu air, serta pembersihan sedimentasi dan sampah di sepanjang aliran SS BKG. (***)
