BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Memasuki pertengahan tahun 2026, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi masih tergolong rendah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait percepatan pembangunan dan pelaksanaan program-program pemerintah daerah yang hingga kini dinilai belum banyak dirasakan manfaatnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan RI per 16 Juni 2026, realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bekasi baru mencapai Rp1,6 triliun atau sekitar 21,19 persen dari total APBD tahun 2026 yang mencapai Rp7,7 triliun.
Dengan kata lain, masih terdapat sekitar 78 persen anggaran yang belum dibelanjakan hingga pertengahan Juni. Padahal, berbagai program pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada percepatan penyerapan anggaran tersebut.
Rendahnya realisasi belanja ini pun menjadi sorotan warga. Sebab, di lapangan masih banyak persoalan yang belum tertangani, mulai dari kerusakan jalan, drainase, hingga fasilitas publik yang membutuhkan perbaikan.
Salah satu yang paling banyak dikeluhkan adalah kondisi ruas Jalan Cikarang Bekasi Laut (CBL) yang mengalami amblas di wilayah Desa Muktiwari dan Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung. Kerusakan tersebut telah berlangsung cukup lama dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan yang setiap hari melintas.
BACA: Jalan Amblas di Kali CBL Akhinya Direspon
Herman (42) salah seorang warga yang setiap hari melintasi ruas jalan tersebut mengaku kecewa karena hingga kini perbaikan permanen belum juga terealisasi, meskipun lokasi tersebut telah dikunjungi sejumlah pejabat daerah.
“Sudah lama rusak dan sempat dikunjungi Plt Bupati Bekasi. Kami berharap setelah ditinjau langsung segera ada tindakan nyata, tetapi sampai sekarang belum ada pembangunan yang terlihat,” ujarnya, Rabu (17/06).
Keluhan serupa disampaikan Nia (38) pengguna jalan lainnya. Menurut ibu satu anak ini, kondisi jalan yang amblas tidak hanya menimbulkan kemacetan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat malam hari atau ketika hujan turun.
“Kalau siang mungkin masih kelihatan, tapi kalau malam cukup berbahaya. Kami berharap pemerintah segera memperbaiki karena ini jalur yang cukup ramai,” katanya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi diketahui telah meninjau langsung lokasi jalan amblas tersebut bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Kunjungan itu sempat memberikan harapan kepada masyarakat bahwa perbaikan akan segera dilaksanakan.
Namun hingga pertengahan Juni 2026, masyarakat menilai belum ada progres pembangunan yang signifikan di lokasi tersebut. Kondisi ini kemudian menjadi contoh nyata bagaimana lambatnya realisasi anggaran dapat berdampak pada tertundanya penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur di lapangan.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saiful Islam menilai rendahnya serapan anggaran pada semester pertama dipengaruhi adanya perubahan aturan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang memaksa pemerintah daerah melakukan revisi ulang terhadap perencanaan yang telah disusun sebelumnya.
Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga memberikan dampak signifikan terhadap biaya konstruksi. Hal ini menyebabkan harga material seperti aspal, beton, dan lapisan pondasi agregat (LPA) ikut melonjak. Akibatnya, target panjang jalan yang semula direncanakan mencapai 1 kilometer kini berpotensi hanya terealisasi sekitar 800 meter.
“Jadi ini yang membuat Perangkat Daerah harus menghitung ulang dan harapannya bisa selesai di Juli dan maksimal Agustus pembangunan bisa dilaksanakan,” ungkapnya. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
