BERITACIKARANG.COM, CIKARANG SELATAN – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengakui program pelatihan kerja yang selama ini dijalankan belum sepenuhnya efektif karena belum selaras dengan kebutuhan dunia industri. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran yang masih berada di kisaran delapan persen.
Pengakuan itu disampaikan Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian bertema “Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu.
“Kabupaten Bekasi masih memiliki angka pengangguran sekitar delapan persen. Karena itu, kita membutuhkan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan pendidikan vokasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Asep.
Menurutnya, Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja lokal. Namun, peluang tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena materi pelatihan yang diberikan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perusahaan.
BACA: Jawa Barat Masuk 3 Besar Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi di Indonesia
“Kalau kita memberikan pelatihan, tetapi yang diajarkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tentu hasilnya tidak optimal. Karena itu yang harus dilakukan adalah menyelaraskan kebutuhan industri dengan materi pelatihan,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Bekasi akan memperkuat kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan dan pengelola kawasan industri melalui pemetaan kebutuhan tenaga kerja secara berkala. Hasil pemetaan itu akan menjadi dasar penyusunan program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang lebih adaptif.
Asep mengatakan pihaknya akan mengundang 11 pengelola kawasan industri guna membahas kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan.
“Saya akan mengundang sebelas kawasan industri untuk duduk bersama. Kita ingin mengetahui secara rinci tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan perusahaan. Setelah itu baru kita siapkan melalui program vokasi dan pelatihan kerja,” tegasnya.
Ia menilai pendekatan link and match antara dunia pendidikan, pelatihan, dan industri menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan kompetensi tenaga kerja sekaligus meningkatkan penyerapan pekerja lokal.
Selain itu, Asep mengaku telah menyampaikan usulan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar penguatan pendidikan vokasi di Kabupaten Bekasi mendapat dukungan pemerintah pusat.
“Kami sudah mengusulkan kepada Pak Menteri agar penguatan vokasi di Kabupaten Bekasi menjadi perhatian. Bekasi memiliki perusahaan terbesar di Indonesia, sehingga perlu didukung dengan SDM yang benar-benar siap bekerja,” katanya.
Menurut Asep, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha diharapkan dapat memperbesar peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, sehingga keberadaan ribuan perusahaan di wilayah tersebut memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
