BERITACIKARANG.COM, BANDUNG – Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat (Jabar) sebesar 6,64 persen. Angka ini menempatkan Jawa Barat di posisi ke-3 sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.
Angka TPT tersebut berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 4,68 persen. Jawa Barat hanya berada di bawah Papua (7,02 persen) dan Kepulauan Riau (6,87 persen). TPT sendiri merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dibandingkan total angkatan kerja. Data ini mencakup individu yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau yang telah diterima bekerja namun belum mulai bekerja.
Meskipun secara nasional tingkat pengangguran menunjukkan tren penurunan dibanding tahun lalu, tingginya angka TPT di Jawa Barat mengindikasikan adanya tantangan serius dalam penyerapan tenaga kerja di provinsi ini. Hal ini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pelaku industri.
BACA: Sakernas Bantu Ungkap Angka Pengangguran di Kabupaten Bekasi
Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI) Jawa Barat, Aboy Maulana, menjelaskan bahwa tingginya angka pengangguran di Jawa Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor. “Sebagai daerah penyangga Jakarta dengan kawasan industri yang besar, Jawa Barat terus menjadi magnet bagi urbanisasi dan pencari kerja dari berbagai daerah. Namun, pertumbuhan jumlah angkatan kerja sering kali lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja baru,” ujarnya.
Selain itu, Aboy menyoroti adanya kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri. “Banyak sektor industri membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi khusus, sementara sebagian besar pencari kerja belum memiliki keterampilan yang sesuai,” tambahnya.
Untuk menekan angka pengangguran di Jawa Barat, sejumlah langkah strategis perlu diambil. Di antaranya adalah peningkatan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, memperluas peluang kerja bagi lulusan baru, mendorong pertumbuhan UMKM dan wirausaha, serta memperkuat investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.
Aboy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar kerja. “Kunci utama adalah menciptakan sinergi antara semua pihak agar kebutuhan industri dapat terpenuhi oleh tenaga kerja lokal yang kompeten,” tutupnya. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
