BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Buruknya drainase atau saluran air menjadi persoalan infrastruktur yang paling banyak dikeluhkan masyarakat Kabupaten Bekasi. Temuan ini mengemuka dalam polling publik yang dilakukan Berita Cikarang belum lama ini terkait kondisi infrastruktur yang dinilai paling mendesak untuk segera dibenahi.
Hasil polling menunjukkan sebanyak 46 persen responden menilai persoalan drainase sebagai masalah utama yang membutuhkan perhatian pemerintah. Angka tersebut bahkan melampaui keluhan mengenai jalan rusak yang memperoleh 31 persen suara. Sementara kemacetan lalu lintas dipilih oleh 15 persen responden dan kurangnya penerangan jalan umum (PJU) mendapat 8 persen suara.
Temuan tersebut menarik jika dibandingkan dengan komposisi anggaran infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun Berita Cikarang, dari total APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp7,7 triliun, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp1,2 triliun untuk sektor infrastruktur.
Namun, dari total anggaran infrastruktur tersebut, alokasi khusus untuk penanganan drainase tergolong relatif kecil. Pemerintah menganggarkan Rp42 miliar untuk pembangunan drainase lingkungan dan Rp16 miliar untuk program drainase pintar, sehingga total anggaran drainase mencapai sekitar Rp58 miliar.
Sebagai perbandingan, anggaran jalan lingkungan mencapai lebih dari Rp71 miliar, program Jalan Mulus sebesar Rp190 miliar, PJU jalan kabupaten sebesar Rp74 miliar, dan PJU jalan lingkungan mencapai Rp96 miliar.
BACA: Usulan Infrastruktur Mendominasi Saat Reses, Sarif Marhaendi Dorong Peningkatan PAD Kabupaten Bekasi
Sisa anggaran infrastruktur dialokasikan untuk berbagai program lain seperti pembangunan sarana pelayanan publik, irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan dan pemeliharaan jembatan, penataan sarana olahraga, penataan TPA Burangkeng, penyediaan WiFi publik, normalisasi sungai, revitalisasi pasar tradisional, sekolah, puskesmas, hingga penataan taman.
Ketua Pemuda ICMI Kabupaten Bekasi, Aboy Maulana, menilai hasil polling tersebut menjadi sinyal kuat bahwa persoalan drainase kini menjadi kebutuhan paling mendesak yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kondisi drainase yang buruk tidak hanya memicu genangan saat hujan turun, tetapi juga mempercepat kerusakan jalan serta mengganggu aktivitas warga dan perekonomian.
“Hasil polling ini menunjukkan bahwa persoalan drainase sudah menjadi keluhan utama masyarakat. Artinya, pemerintah perlu menjadikannya sebagai salah satu prioritas pembangunan karena dampaknya dirasakan langsung oleh warga,” ujar Aboy.
Ia menilai besaran anggaran untuk drainase masih perlu dievaluasi agar lebih sejalan dengan kebutuhan di lapangan. Dengan total sekitar Rp58 miliar atau kurang dari lima persen dari keseluruhan anggaran infrastruktur, menurutnya kapasitas penanganan drainase dikhawatirkan belum mampu menjawab persoalan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi.
“Kalau mayoritas masyarakat menganggap drainase sebagai masalah paling mendesak, maka kebijakan penganggaran juga idealnya mencerminkan aspirasi tersebut. Jangan sampai persoalan yang paling banyak dikeluhkan justru mendapat porsi anggaran yang relatif kecil,” katanya.
Aboy berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus membangun jalan, tetapi juga memastikan sistem drainase dibangun secara terintegrasi agar kualitas infrastruktur dapat bertahan lebih lama dan risiko banjir maupun genangan dapat diminimalkan.
“Jalan yang bagus tidak akan bertahan lama jika saluran airnya tidak berfungsi dengan baik. Karena itu, pembangunan jalan dan drainase harus berjalan beriringan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
