BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai mampu mengendalikan inflasi. Hal itu disampaikan Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan usai mengikuti Rapat Koordinasi Mingguan terkait Pengendalian Inflasi Daerah, yang berlangsung secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan lembaga pemerintah se-Indonesia di Command Center, Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Senin (5/12).
Dani Ramdan mengatakan optimalisasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyikapi pengendalian inflasi sehingga wilayah yang dipimpinnya dapat dikatakan stabil dan memenuhi syarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat.
“Evaluasi terus dilakukan hingga sejauh ini bisa dikatakan cukup stabil, ini kami lakukan atas upaya melalui operasi pasar, pemantauan bahan pokok, dan pemberian subsidi kepada masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, komoditas lain yang cukup berperan penting menyumbang inflasi yakni beras. Kendati demikian, pihaknya akan gencar menjaga pasokan dan melakukan kerjasama dengan daerah penghasil melalui kerjasama swasta guna memenuhi stok yang diinginkan.
“Sebagai langkah antisipatif dikemudian hari terutama pasokan beras, kami selalu menghitung neraca dan menjaga kenaikan bahan pokok menjelang hari raya salah satunya melakukan kerjasama dengan daerah penghasil untuk memenuhi stok.” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian menyampaikan sepanjang tahun 2022 risiko ketidakpastian global yang memperberat pemulihan ekonomi pasca pandemi, perlu direspon untuk menjaga pemulihan ekonomi dalam negeri.
“Ada beberapa penyebab inflasi diantaranya konflik perang Rusia-Ukraina, krisis pangan dan energi, restriksi bahan pangan dan pupuk, potensi stagflasi, dan kenaikan suku bunga. Ini harus kita respon dengan baik untuk menjaga pemulihan ekonomi di negeri kita,” jelasnya.
Terakhir, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, mengatakan secara umum pendorong utama inflasi sepanjang tahun 2022 adalah peningkatan harga pada komoditas yang harganya telah diatur oleh pemerintah sehingga komoditas pangan bergejolak. (riz)
