Rieke Diah Pitaloka
Rieke Diah Pitaloka

Kenaikan Upah Minimum, Rieke : Jangan Sampai ditentukan Tanpa Survey KHL

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menilai kebijakan pemerintah untuk menaikan Upah Miminum Provinsi (UMP) atau Upah Miminum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 sebesar 8,71 % sesuai dengan PP 78/2015 tidak tepat digunakan karena belum sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) para pekerja.

BACA : Soal Penetapan Upah Minimum, DPRD Desak Provinsi dan Kabupaten Bekasi Tak Gunakan PP 78

“Kalau kebutuhan hidup (para pekerja-red) sudah layak, maka penentuan kenaikan upah  yang disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan PP 78/ 2015 sudah cukup baik,” kata Rieke saat ditemui belum lama ini.

Namun, kata dia, seperti diketahui bersama mayoritas kehidupan pekerja saat ini belum dapat hidup layak dan standar pengupahan yang ada pun belum sesuai standar hidup layak yang sesungguhnya.

“Dengan demikian, maka sudah seharusnya ada terobosan untuk merevisi Komponen Hidup Layak yang selama ini menjadi salah satu acuan standar hidup layak. Tidak boleh lagi menitikberatkan pada kuantitas atau jumlah komponen yang menjadi dasar penghitungan, namun harus diarahkan pada kualitas,” ucap Rieke.

Baca Juga

Rieke Diah Pitaloka saat memberikan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dihadapan ratusan peserta yang terdiri dari para guru yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bekasi, Sabtu (10/06) sore.

Ratusan Guru di Kabupaten Bekasi Ikuti Sosialisasi 4 Pilar Bersama Rieke

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG UTARA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Rieke …

Baiq Nuril Jadi Tahanan Kota, Rieke Ucapkan Terimakasih Kepada Hakim

BERITACIKARANG.COM – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya mengabulkan permohonan pengalihan …