DPRD Setujui LKPJ Bupati, Kinerja Dani Ramdan Diapresiasi

Setelah melalui tahapan persidangan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Tahun 2023 akhirnya disetujui DPRD Kabupaten Bekasi
Setelah melalui tahapan persidangan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Tahun 2023 akhirnya disetujui DPRD Kabupaten Bekasi

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  –  Setelah melalui tahapan persidangan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Tahun 2023 akhirnya disetujui DPRD Kabupaten Bekasi. Hal tersebut terungkap dalam Sidang Istimewa DPRD Kabupaten Bekasi yang digelar Senin (27/05) sore di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.

BACA: Sampaikan LKPJ Bupati Bekasi 2023 ke Legislatif, Dani Ramdan Paparkan Keberhasilan Pemkab Bekasi

Bacaan Lainnya

Selain memberikan persetujuan terhadap LKPJ Bupati, dalam rekomendasi yang disampaikan legislatif,  kinerja Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan pun mendapatkan apresiasi karena membawa banyak prestasi dan kemajuan bagi daerah..

“Selamat kepada Pemda Bekasi di bawah kepemimpinan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan dalam waktu dekat ini sudah bisa menunjukan prestasi juara umum MTQ tingkat Jawa Barat dan juga selamat atas perpanjangan kembali jabatan Pj Bupati Bekasi,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratulah.

BN Holik Qodratullah berharap dengan diperpanjang jabatan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan dapat menuntaskan berbagai skala prioritas pembangunan di Kabupaten Bekasi. Sehingga dampak hasil pembangunan bisa secara langsung dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan Pemkab Bekasi saat ini masih tetap fokus menggenjot penuntasan terhadap sejumlah persoalan, seperti masalah  kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, pengangguran, stunting hingga infrastruktur. Namun diakuinya jika tantangan tersebut tidak ringan.

“Karena sekarang ini pabrik semakin mengganti teknologinya, sehingga yang ada saja bertahan cukup berat, oleh karena itu sektor UMKM akan digenjot habis, agar tenaga kerja di Kabupaten Bekasi bisa disalurkan, dan juga merubah paradigma masyarakat bahwa bekerja diperusahaan bukan pintu satu-satunya untuk mencari rejeki,” ungkapnya.

Untuk menggenjot sektor UMKM, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) saat ini telah menyediakan dua unit layanan mobil keliling untuk pelatihan wirausaha. Dengan begitu, masyarakat yang membutuhkan pelatihan wirauasaha tak lagi harus mendatangi BLK yang cukup jauh dari tempatnya tinggal.

“Kita akan sasar kantong-kantong pengangguran untuk dilatih sampai mahir dan siap kerja. kita datangi ke desa-desa dimana banyak kantong-kantong pengangguran di daerah tersebut,” katanya.

Selain itu, program pelatihan wirausaha juga terus digalakan Baznas Kabupaten Bekasi yang menggelar berbagai macam pelatihan seperti tata rias, perbaikan ac dan lainnya. Program tersebut dinilai cukup efektip mengurangi angka penangguran di Kabupaten Bekasi.

Pj Bupati Bekasi juga menyinggung perbaikan infrastruktur seperti jalan kalimalang yang akan dituntaskan tahun 2024. Juga aspek lainya seperti trotoar, median jalan dan PJU secara bertahap sesuai kemampuan anggarannya.

“Selain kita sesuai amanat undang-undang mengangkat honorer jadi P3K pasti itu harus kita perhatikan juga,” ujarnya.

Sementara untuk mendongkrak sumber pembiayaan, Pemda Bekasi bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri akan memaksimalkan potensi PAD yang ada di wilayahnya mengingat masih banyak wajib pajak yang ‘lolos’. Misalnya saja restoran, catering dan sumber wajib pajak lainya agar pemasukan pajak lebih maksimal lagi.

“Kita juga  di lapangan juga sudah menurunkan Tim untuk memverifikasi mana saja yang sudah terdaftar wajib pajak dan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga nantinya akan ada stiker yang bisa membedakan yang akan ditempelkan dilokasi usaha. Masyarakat bisa melaporkan jika ada tempat usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak,” tandasnya. (RIZ)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pos terkait