Ilustrasi
Ilustrasi

Raperda Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan Disahkan Hari Ini

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) akan disahkan hari ini, Kamis (20/12). Pembahasan raperda perlindungan LP2B ini terbilang cukup pelik dan berlarut-larut.

BACA: Hindari Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pemkab Bekasi Ajukan Raperda Perlindungan LP2B

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Abdullah Karim mengakui hal itu. Menurutnya, penetapan raperda perlindungan LP2B sebelumnya sempat terkendala dengan proses sinkronisasi data luas lahan pertanian yang ada di desa dan kecamatan.

“Kendalanya, Pansus (DPRD Kabupaten Bekasi) itu sebelumnya ingin menyamakan terlebih dahulu, data (luas lahan pertanian-red) yang ada di desa dan kecamatan. Sekarang itu sudah dilakukan dan sudah sesuai, sudah sinkron,” kata Abdullah Karim.

Dari hasil pembahasan DPRD Kabupaten Bekasi, sambungnya, luas lahan pertanian yang akan masuk di perda perlindungan LP2B mencapai 26 ribu hektare dengan cadangan seluas 7 hektare yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Bekasi. “Insya Allah hari ini bakal disahkan oleh legislatif,” ungkapnya.

BACA: DPRD Kabupaten Bekasi ‘Pulangkan’ Rancangan Perda Lahan Abadi

Diberitakan sebelumnya, Rencana Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau Lahan Abadi nampaknya masih sangat lama dan panjang.

Pasalnya, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan LP2B yang sejatinya disahkan pada Rabu 1 Agustus 2018 lalu bersamaan dengan pengesahan Raperda P2ABD dikembalikan oleh Pansus XXVIII yang membahas Raperda tersebut ke Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi lantaran masih terdapat ketikdasesuaian khususnya mengenai luas lahan pertanian yang ada secara faktual baik di Kementerian Pertanian, ATR/BPN, Badan Informasi Geopasial dan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Jadi dari hasil perjalanan Pansus baik ke Dinas Pertanian Jawa Barat, Kementerian Pertanian, Kementrian ATR/BPN, BIG (Badan Informasi Geopasial-red) di Bogor, dan lain sebagainya ternyata banyak data-data yang nggak fix, yang belum valid, belum update,” kata anggota Pansus XXVII, Nurdin Muhidin, Jum’at (03/08).

BACA: 11 Ribu Hektar Lahan Pertanian di Kabupaten Bekasi Disulap Jadi Industri dan Perumahan

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pertanian, jelasnya, mengusulkan lahan pertanian yang masuk di Raperda LP2B sebanyak 35.244 ha mengacu kepada Perda No 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi.

“Tetapi kenyataannya, orang Dinas Provinsi Jawa Barat bilang jumlahnya nggak segitu melainkan harus merujuk ke Kementrian Pertanian yakni  62 ribu ha. Begitupun dengan Kementrian ATR/BPN yang menyebutkan jumlahnya sesuai dengan angka di kementrian pertanian namun jumlahnya sudah menyusut selama 7 tahun terakhir ini menjadi 42 ribu hektar sementara di BIG jumlahnya itu 59 ribu ha mengacu kepada Perda RDTR yang belum selesai penetapannya atau masih di bahas di Provinsi Jawa Barat,” kata Nurdin.

Untuk itu, sambungnya, Pansus XXVIII meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi mensinkronkan terlebih dahulu luasan lahan pertanian yang ada. “Jadi harus sinkron dulu nih data-data yang ada baik dengan instansi serta perda diatasnya seperti RDTR yang saat ini masih di provinsi. Jadi harus yakin dulu ketika kita sudah ketukan palu, misalkan 35 ribu ha lahan pertanian masuk di LP2B, provinsi harus sudah amin makanya dinas harus terus berkordinasi dengan provinsi,” cetusnya.

BACA: Diajukan Kembali Oktober, Luas Lahan di Raperda Perlindungan LP2B Nyusut Jadi 28 Ribu Hektare

Selain itu, kata Nurdin, Pansus XXVIII juga mendesak agar Pemkab Bekasi menyediakan data luas lahan pertanian di setiap kecamatan yang masuk di Raperda LP2B secara by name by adress sampai dengan desa sehingga apabila luas lahan pertanian yang dipertahankan sebanyak 35.244 ha Pemkab dapat mempertanggungjawabkan secara detail dan rill sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kalo nggak seperti itu kita mana tahu itu lahannya punya siapa? Apakah mereka mau lahannya masuk ke LP2B? Makanya kita minta harus ada sosialisasi juga kepada tingkatan di bawah. Itu penting karena menyangkut dengan insentif yang mereka terima nantinya,” ungkap Nurdin.

BACA: Lahan Pertanian di Kabupaten Bekasi Tersisa 33 Ribu Hektar

Atas dasar itu, Nurdin mengatakan Pansus XXVIII menyepakati agar pengesahan LP2B ditunda terlebih dahulu sampai data luas lahan LP2B akurat sambil menunggu  peraturan pusat ataupun kebijakan-kebijakan lainnya yang menjadi dasar subtansial terhadap rancangan Perda tersebut.

“Karena informasinya pemerintah pusat dalam waktu dekat juga akan menerbitkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Jadi biar singkron kita menganjurkan agar Pemkab Bekasi menunggu terlebih dahulu jangan sampai nanti malah kita disalahkan,” tandasnya. (BC)

Baca Juga

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Ida Farida

Seluruh Desa di Kabupaten Bekasi Bakal Terapkan Transaksi Non-Tunai

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Penggunan dana desa oleh aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bekasi akan …

Pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi oleh Wakil Ketua PN Cikarang, Kamis (10/10).

4 Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Diambil Sumpah dan Janji

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Empat pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi diambil sumpah dan janji oleh Wakil …