Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdan
Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdan

Pemkab Bekasi Diminta Lengkapi Kajian Pemekaran Wilayah

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerima usulan mengenai pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Bekasi. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi melengkapi data-data mengenai pembentukan daerah persiapan secara lengkap sesuai persyaratan yang berlaku.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdan mengatakan pembentukan DOB memang menjadi salah satu program strategis Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Pak Gubernur memang ingin mengembangkan yang sekarang 27 Kota/Kabupaten menjadi sekitar 40 dengan melihat jumlah penduduk dan luas wilayah. Di Kabupaten Bekasi sendiri, kami sudah menerima usulan pembentukan Kabupaten Bekasi Utara dan kami juga sudah menyurati Pak Bupati untuk melengkapi data-datanya,” kata Dani Ramdan saat ditemui usai menghadiri paripurna DPRD dalam rangaka Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke 69 tahun beberapa waktu lalu.

Adapun data-data yang harus dilengkapi diantaranya mencakup persyaratan dasar kewilayahan, persyaratan dasar kapasitas daerah dan persyaratan administrasi. “Data-data harus lengkap dan butuh kajian baik menyangkut aspek demografi, geografi, ekonomi, lingkungan sampai pertahanan, keamanan dan budaya,” tuturnya.

Selain dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan membantu menyiapkan anggaran untuk proses pembuatan kajian tersebut. “Cuma memang kewenangan pembentukan DOB itu ada di pusat. Makanya sambil menunggu morotarium pembentukan DOB dibuka, kajian-kajian itu juga harus sudah kita mulai. Prosesnya mungkin akan dimulai tahun depan sehingga begitu morotarium dibuka bisa langsung kami sodorkan,” kata dia. (BC)

Baca Juga

Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindaklanjut rencana aksi pencegahan korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Perizianan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Jum'at (11/10).

Tindaklanjuti Arahan Tim Kopsurgah KPK, DPMPTSP Kabupaten Bekasi Berbenah

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  –  Menindaklanjuti saran dan masukan yang disampaikan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan …

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Ida Farida

Seluruh Desa di Kabupaten Bekasi Bakal Terapkan Transaksi Non-Tunai

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Penggunan dana desa oleh aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bekasi akan …