BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti menyoroti persoalan minimnya penyerapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. Pasalnya, meski telah memasuki pertengahan tahun, penyerapan anggarannya baru 0,9 persen dari total Rp. 1,036 triliun.
BACA : Penyerapan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Paling Rendah
Menurut dia, penyerapan APBD 2017 merupakan yang terendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hingga pertengahan tahun, masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang minim menyerap anggaran, dimana Dinas PUPR meraih ‘prestasi’ dengan predikat paling rendah.
“Padahal, porsi mereka (PUPR) terbesar dibanding OPD lain. 1 triliun lebih yang kami gol kan, tapi sudah pertengahan tahun baru 1 persen saja yang terserap. Terus pertanyaannya, kapan mereka mau lakukan kegiatan? Benar-benar parah dinas ini, pekerjaan pada terbengkalai,” tegasnya.
BACA : Penyerapan Anggaran Minim, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi dinilai Bobrok
Padahal kata dia, pihaknya selalu memberi peringatan setiap tahunnya, melalui rekomendasi ke pemerintah daerah, soal penyerapan anggaran. Karena, Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang dihasilkan tahun sebelumnya cukup tinggi dan berdampak pada pemberian DAU dan DAK.
“Seharusnya menjadi pembelajaran. Dinas pengguna anggaran besar tidak main-main dengan penyerapan anggaran atau ada kepentingan disini, sehingga penyerapannya lemah,” cetusnya.
BACA : Jelang Mudik, Warga Keluhkan Jl. Arteri Cibitung Rusak dan Berlubang
Terpisah, Direktur Centre for Budgeting Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai, rendahnya penyerapan pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi membuktikan OPD ini malas bekerja.
“Jangan lelang itu selalu dijadikan alasan. Harusnya dipercepat, kan DPA sudah disusun dan rencana kegiatannya juga sudah ada. Kalau seperti ini, tentunya tidak sejalan dengan pemerintah pusat yang menginginkan percepatan pembangunan. Seharusnya, daerah itu mendukung dengan pembangunan dari APBD nya,” kata dia. (BC)
