Pemkab Prioritaskan 3.123 Usulan Kegiatan dalam RKPD Tahun 2018

musrenbang kabupaten bekasi
musrenbang kabupaten bekasi

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Sebanyak 10.272 usulan kegiatan dihasilkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat Kabupaten Bekasi 2017. Namun, karena keterbatasan anggaran, hanya 3.123 usulan yang diprioritaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2018.

Usulan itu disampaikan masyarakat dari hasil musrembang yang digelar di 23 kecamatan. Namun, berdasarkan keterangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, untuk merealisasikan 10.272 usulan itu diperlukan anggaran mencapai Rp 10.022.868.059.327. Alhasil, dari hasil pengkajian, hanya 3.123 usulan yang diprioritaskan dengan total anggaran Rp 6.132.769.007.800.

Bacaan Lainnya

Bupati Neneng Hasanah Yasin mengakui tidak seluruh usulan dapat direalisasikan secara bersamaan karena keterbatasan anggaran. Meski begitu, dia memastikan, seluruh usulan tersebut telah dicatat agar dapat dipertimbangkan pada tahun anggaran berikutnya.

“Prinsipnya semua usulan kami terima dan apresiasi, namun tetaap harus ada skla prioritas. Namun begitu, kami pastikan semua usulan kami terima,” kata Neneng usai memimpin Musrembang di Gedung Swatantra Wibawamukti, Kompleks Perkantoran Kabupaten Bekasi, Rabu (22/03).

Dikatakan Neneng, pada perencanaan anggaran kali ini ini terdapat beberapa kegiataan yang menyedot biaya besar, salah satunya pengerukan sungai. Kegiatan tersebut, lanjut dia, terbilang mendesak untuk mencegah banjir kembali yang menggenangi sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi.

“Namun ya pasca banjir memang biaya kita tinggi karena akan ada turap, angkat lumpur dan lainnya. Itu saja bisa mencapai Rp200 miliar lebih jadi memang harus ada prioritas,” ucapnya.

Meskipun banyak usulan yang dipangkas, Neneng memastikan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur tetap menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bekasi. Selain itu, pelayanan publik pun menjadi sektor yang akan ditingkatkan.

“Tentunya infrastruktur sudah pasti. Pendidikan sudah jelas tetap harus gratis sampai tingkat SMA dan SMK. Sedangkan untuk kesehatan, kami akan bikin universal health coverage agar seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi pra sejarahtera bisa mendapatkan akses kesehatan secara gratis. Peningkatan ekonomi masyarakat juga jadi prioritas kami,” ucap dia.

Disinggung apakah skala pembangunan di 2018 nanti akan diutamakan di wilayah utara, tambah Neneng, belum bisa dipastikan. “Kami tak bisa bicara ke utara atau enggak ke utara. Tapi kami lakukan pembangunan ini di semua wilayah kita. Tak ada yang dilewatkan. Semua wilayah kami prioritaskan dan harus merata,” ucapnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Slamet Supriadi mengatakan, tema pembangunan untuk tahun 2018 yakni peningkatan infrastruktur yang berkualitas, pelayanan publik dan stabilitas perekonomian daerah. “Maka dari itu, terdapat 10 prioritas pembangunan 2018,” ujarnya.

Sebanyak 10 prioritas itu antara lain aksesbilias terhadap kualitas sektor pendidikan, kesehatan, industri, perdagangan dan pertaninan, pengembangan sektor industri, perdagangan dan pertanian, pengembangan budaya lokal serta destinasi wisata, dan lain sebagainya.

“Tentunya hal ini juga disesuikan dengan berbagai proyek strategis nasional. Seperti double track Jawa Selatan, high speed train Jakarta-Bandung, dan lain sebagainya,” kata dia. (BC)

Pos terkait