BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Polres Metro Bekasi menyiapkan sekitar 650 personel gabungan untuk mengamankan pelantikan kepala desa (kades) terpilih hasil Pilkades Serentak 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 4 November mendatang.
Kesiapan pengamanan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk kemungkinan adanya pihak yang tidak menerima hasil Pilkades.
Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo mengatakan, pihaknya telah memetakan sejumlah titik yang berpotensi menjadi lokasi pergerakan massa. Pengamanan juga akan melibatkan fungsi intelijen dan Bhabinkamtibmas untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini.
“Kita akan sebar luas penyekatan dari fungsi Bhabinkamtibmas maupun intelijen. Kita mencari titik-titik yang nanti kita lakukan penebalan untuk antisipasi pergerakan dari tiap-tiap desa,” kata Andi usai memimpin Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) Ops Wibawa Mukti Jaya 2026 di Kompleks Pemda Kabupaten Bekasi, Jumat (30/10).
BACA: Hasil Pilkades Dipersoalkan, Plt Bupati Minta Keberatan Disampaikan Lewat Dialog
Menurutnya, pendekatan preventif dan preemtif tetap menjadi prioritas dalam menghadapi potensi aksi massa. Polisi juga akan mengedepankan cara-cara humanis apabila ditemukan pihak yang berupaya mengganggu jalannya pelantikan.
“Harapannya, kita tetap mengedepankan proses preventif dan preemtif, termasuk humanis. Tetap melaksanakan pengamanan dengan pendekatan kemasyarakatan kepada pihak-pihak yang nantinya mencoba melakukan kerusuhan,” ujarnya.
Simulasi Sispamkota tersebut melibatkan 650 personel gabungan dari Polres Metro Bekasi, Brimob, Ditsamapta Polda Metro Jaya, dan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, hingga Tenaga Kesehatan.
Dalam simulasi itu, diperagakan sejumlah skenario pengamanan, mulai dari negosiasi dengan massa, pengendalian unjuk rasa, pengerahan pasukan Pengendalian Huru-Hara (PHH), hingga penanganan situasi kontinjensi di kawasan strategis.
Andi juga mengimbau masyarakat untuk menghormati hasil Pilkades yang telah melalui proses kajian dan perhitungan secara independen. Namun, bagi pihak yang merasa keberatan, ia mempersilakan menempuh jalur hukum.
“Saya harap masyarakat tetap menjaga kondusivitas situasi di wilayah Kabupaten Bekasi. Kalau memang ada yang belum menerima, silakan ada ruangnya untuk melaksanakan upaya hukum lainnya,” tutupnya. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
