Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan saat menghadiri pengukuhan pengurus Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Tingkat Kabupaten Bekasi, Kamis (28/07).
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan saat menghadiri pengukuhan pengurus Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Tingkat Kabupaten Bekasi, Kamis (28/07).

Bentuk FPRB, Pemkab Bekasi Maksimalkan Peran Pentahelix dalam Manajemen Kebencanaan

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG SELATAN  – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, menghadiri dan mengukuhkan pengurus Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi pada Kamis, (28/07).

Pengukuhan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratulloh, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf Muhammad Horison Ramadhan, perwakilan Polres Metro Bekasi, unsur akademisi serta dunia usaha.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan dalam sambutannya mengatakan, FPRB merupakan upaya mendorong peran serta stakeholder atau pentahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi dan media dalam manajemen penanggulangan bencana.

“Kenapa namanya Pengurangan Resiko Bencana, bukan penanggulangan bencana? Karena sejak era Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kita masuk pada paradigma baru manajemen penanggulangan bencana, di mana dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, bukan tanggap darurat bencana,” ungkapnya.

Konsekuensi perubahan paradigma tersebut menurutnya menjadikan hal yang bersifat kebencanaan, dari yang semula penanggulangan saat bencana terjadi menjadi mengurangi resiko apabila bencana terjadi.

“Kalau di kesehatan ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah Bencana juga lebih baik mencegah daripada menanggulangi, bahwa pada saatnya tanggap darurat FPRB juga ingin ikut membantu rescue, ya boleh saja, karena kita relawan kemanusiaan. Baik sebelum terjadi melakukan pencegahan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kemudian tanggap darurat, dan setelahnya kita baru melakukan pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi,” tuturnya.

FPRB yang telah dikukuhkan lanjutnya, memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun kesadaran masyarakat agar mengetahui wilayah sendiri yang memang berpotensi terkena bencana, seperti letak geografis Kabupaten Bekasi ada di daerah hilir yang banyak sungai atau muara.

“Bencananya macam-macam, ada yang banjir yang paling banyak terjadi, ada yang kebakaran, pemukiman di pabrik dan sebagainya, ada juga bencana non alam seperti wabah covid, PMK, kegagalan teknologi, pesawat jatuh, dan bencana sosial seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, termasuk sampah yang kita istilahkan di sini darurat sampah itu bisa dan wajib jadi garapan FPRB,” katanya.

Dani Ramdan mendorong kepada Pengurus FPRB Kabupaten Bekasi agar di setiap kecamatan segera dibentuk FPRB Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk bisa ikut memberikan pemahaman kesiapsiagaan bencana kepada lapisan masyarakat paling bawah.

“Di Desa itu ada Destana, dan di kelurahan Katana, yang penggeraknya FPRB ini. Ini akan menjadi kekuatan utama kita, budaya tanggap bencana, di Kabupaten Bekasi,” lanjutnya.

Selain itu, Dani mengarahkan agar FPRB dan BPBD Kabupaten Bekasi memberikan pelatihan kepada para pengurus di tingkat Kecamatan dan Desa, dengan target di bulan pengurangan resiko bencana pada Oktober 2022 mendatang dan hari kesiapsiagaan bencana di bulan April tahun 2023.

“Jadi pas bulan Oktober kita sudah bisa Apel Akbar FPRB Kabupaten Bekasi. Kedua nanti di tanggal 26 April hari kesiapsiagaan bencana, tradisi kita membunyikan alarm pada jam 10.00 lalu kita melakukan latihan evaluasi mandiri, kita akan pecahkan rekor Muri, di mana nanti April 2023 akan ada evakuasi mandiri di seluruh desa, sekolah, kampus dan perusahaan,” jelasnya.

Nanti di setiap desa, kata Dani Ramdan, dicarikan spesifikasi rawan bencana, misalnya mana desa yang sering banjir, mana yang padat penduduk, dan yang sering ada bencana sosial.

“Jadi peralatan dan kompetensinya nanti setiap desa berbeda-beda,” terangnya.

Dani Ramdan berharap peran FPRB ini memberikan peran optimal kepada pentahelix dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengurangan resiko bencana.

“Dan selanjutnya tentu agar masyarakat bisa siap untuk selamat ketika terjadinya bencana,” tandasnya.

Ketua FPRB Kabupaten Bekasi Tuty Nurcholifah Yasin menjelaskan pihaknya akan mempercepat arahan dari Pj Bupati Bekasi, seperti pendirian FPRB Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

“Kemudian nanti di bulan Oktober kita ada Apel Akbar dan yang lebih jauhnya lagi di bulan April tahun 2023 kita secara serentak melakukan evakuasi agar masyarakat itu terbentuk awareness terhadap bencana yang terjadi di lingkungannya,” jelas Tuty.

Dia menambahkan, pengurus FPRB Kabupaten Bekasi yang tergabung sebanyak 69 orang yang terdiri dari berbagai unsur yang ada di pentahelix. (riz)