BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI meminta adanya percepatan proses sertifikasi aset berupa bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Sehingga, secara sah aset tersebut dapat terdata sebagai milik negara.
“Kita dorong agar ada percepatan sertifikasi aset Pemda. Sekarang ada sekitar 900-an lahan yang belum disertifikatkan dan Pemda hanya menargetkan 250 (yang disertifikatkan) di tahun 2020. Saya sampaikan tadi ke Pak Sekda, 500 lah paling sedikit,” kata perwakilan Tim Korsupgah KPK RI, Pahala Nainggolan saat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindaklanjut rencana aksi pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Bekasi belum lama ini.
BACA: Bupati Targetkan 250 Aset Pemkab Bekasi Bersertifikat di 2020
Dengan adanya percepatan ini, diharapkan pada tahun 2021 proses sertifikasi aset milik Pemkab Bekasi dapat selesai.
“Kabupaten Lebak 700 sertifikat selesai dalam setahun itu bisa selesai. Jadi tolong diingatkan juga ke Pak Sekda, pokoknya di 2021 semua lahan di Kabuaten Bekasi milik Pemda harus sudah disertifikatkan. Jadi ini percepatan,” tuturnya.
Sebelumnya, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menargetkan 250 bidang tanah yang menjadi aset milik Pemkab Bekasi disertifikatkan tahun 2020. Soalnya, hingga kini masih terdapat 995 bidang tanah milik pemkab yang belum bersertifikat. Hal itu disampaikan Eka usai memimpin upacara Hari Pertanahan dan Tata Ruang Nasional di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu.
BACA: Amankan Aset, BPKAD Kabupaten Bekasi Lakukan Sensus Barang Milik Daerah
“Itu minimal 250 bidang tanah yang disertifikatkan. Bisa jadi jumlahnya terus meningkat. Ini menjadi salah satu prioritas kami untuk mengamankan aset yang menjadi milik negara yakni milik Pemkab Bekasi,” ucap Eka.
Berdasarkan catatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi, Pemkab Bekasi memiliki sedikitnya 1.400 bidang tanah yang tersebar baik di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi maupun di sejumlah titik di Kota Bekasi. Seperti diketahui, sebelum pemekaran pada 1996 lalu, Kota Bekasi masih menjadi wilayah kabupaten. Sementara itu, dari jumlah tersebut, baru sekitar 450 bidang yang disertifikatkan.
“Memang masih ada banyak aset kita Pemkab Bekasi yang belum bersertifikat. Itu masih dalam kajian kami terus untuk segera disertifikatkan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Ini masih terus kami data,” kata Eka.
BACA: Aset Pemerintah Kabupaten Bekasi Banyak dikuasai Pihak Ke 3
Selain aset milik Pemkab Bekasi, pihaknya pun tengah mendorong penertiban tanah kas desa yang kerap bermasalah. “Pun dengan TKD yang sering dipersoalkan. Saya telah berkomunikasi dengan BPN untuk turut menertibkan kepengurusan TKD ini,” ucap dia.
Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Bekasi Nurhadi mengatakan, sertifikasi aset negara merupakan program prioritas selain pemberian sertifikat bagi tanah milik warga melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Ini begitu penting, karena kenapa warga didorong untuk mensertifikatkan tanahnya, sedangkan aset negaranya sendiri tidak diurus, padahal ini sangat penting. Maka kami dorong untuk hal ini,” ucap dia.
Diungkapkan Nurhadi, sejauh ini pihaknya belum menemukan sengketa tanah milik pemkab karena tidak bersertifikat. Namun, potensi disengketakan tetap ada bila tidak segera diurus di kemudian hari. (BC)
