Ilustrasi Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022
Ilustrasi Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022

Belum Sesuai Ketentuan, Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Tak ‘Direstui’ Pemprov Jabar

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginstruksikan agar proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 tidak dilanjutkan ke tahapan pemilihan sebelum sesuai ketentuan maupun perundang-undangan. Apabila dipaksakan tetap digelar pada tanggal 18 Maret 2020 mendatang, maka pemilihan dinilai merupakan perbuatan inkonstitusional.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Gubernur Jawa Barat diberi kewenangan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melantik Bupati atau Wali Kota maupun wakilnya.

BACA: Ogah Komentar Soal Rencana Panlih, Eka Sebut Baru Golkar dan PAN yang Bersepakat Soal Nama Calon Wakil Bupati  

“Yang pasti mekanismenya itu pada saat DPRD selesai melakukan pemilihan. Artinya sekarang kalau mereka tetap memaksakan melanjutkan ke tahap pemilihan terus melaporkan hasilnya ke kita kemudian kalau kita tidak merekomendasikan dan tidak melantik kan tidak jadi-jadi,” kata Dedi Mulyadi, Minggu (15/03).

Pihaknya meminta Panlih DPRD Kabupaten Bekasi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dan Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 sebelum melanjutkan ke tahap pemilihan.

BACA: Polemik Pemilihan Wakil Bupati Bekasi, Igor Dirgantara: Panlih Harus Akomodir Rekomendasi Terbaru Golkar

“Jangan sampai sudah capek, habisin waktu, tenaga, apalagi buang anggaran. Kan bikin paripurna itu tidak murah, tahunya suruh ulang lagi kan nggak lucu,” ucapnya.

Menurut Dedi, secara umum ada dua persyaratan yang harus dipenuhi Panlih DPRD Kabupaten Bekasi untuk bisa melanjutkan ke tahapan pemilihan yang sesuai amanah undang-undang.

Pertama adanya kesepakatan gabungan partai politik pengusung atas dua nama Calon Wakil Bupati Bekasi yang direkomendasikan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat dari masing-masing partai politik pengusung.

BACA: Panlih Klaim Tahapan Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sesuai Prosedur

Kedua usulan dua nama calon Wakil Bupati Bekasi dari gabungan partai politik pengusung sebagaimana dimaksud pada poin pertama diusulkan oleh Bupati Bekasi kepada DPRD Kabupaten Bekasi.

“Secara umum mereka (DPRD) sudah menjalankan tahapan sesuai mekanisme perundangan hanya saja ada sejumlah poin dan pasal krusial yang terlewat. Jadi jangan sampai rencana pemilihan tetap dipaksakan sebelum persyaratan dilengkapi sepenuhnya atau akan menjadi pemilihan yang inkonstitusional,” tandasnya. (BC)

Baca Juga

Ilustrasi Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022

Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Dinilai Cuma ‘Dagelan’

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Meski telah diminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ditunda, pelaksanaan Pemilihan …

Ilustrasi Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022

Golkar Sebut Tindakan Panlih Wakil Bupati Bekasi Inkonstitusional

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Fraksi Partai Golkar mengaku heran dengan adanya penetapan Calon Wakil Bupati …