Ilustrasi Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022
Ilustrasi Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022

Belum Sesuai Ketentuan, Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Tak ‘Direstui’ Pemprov Jabar

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginstruksikan agar proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 tidak dilanjutkan ke tahapan pemilihan sebelum sesuai ketentuan maupun perundang-undangan. Apabila dipaksakan tetap digelar pada tanggal 18 Maret 2020 mendatang, maka pemilihan dinilai merupakan perbuatan inkonstitusional.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Gubernur Jawa Barat diberi kewenangan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melantik Bupati atau Wali Kota maupun wakilnya.

BACA: Ogah Komentar Soal Rencana Panlih, Eka Sebut Baru Golkar dan PAN yang Bersepakat Soal Nama Calon Wakil Bupati  

“Yang pasti mekanismenya itu pada saat DPRD selesai melakukan pemilihan. Artinya sekarang kalau mereka tetap memaksakan melanjutkan ke tahap pemilihan terus melaporkan hasilnya ke kita kemudian kalau kita tidak merekomendasikan dan tidak melantik kan tidak jadi-jadi,” kata Dedi Mulyadi, Minggu (15/03).

Pihaknya meminta Panlih DPRD Kabupaten Bekasi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dan Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 sebelum melanjutkan ke tahap pemilihan.

Baca Juga

Ilustrasi Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022

Polemik Pemilihan Wakil Bupati Bekasi, Igor Dirgantara: Panlih Harus Akomodir Rekomendasi Terbaru Golkar

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara meminta Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil …

Wakil Bupati Bekasi periode 2012 – 2017, Rohim Mintareja

Hari Jadi Kabupaten Bekasi Tanpa Ada Wakil Bupati, Begini Kata Rohim Mintareja

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Wakil Bupati Bekasi periode 2012 – 2017, Rohim Mintareja angkat bicara …