BERITACIKARANG.COM, BANDUNG – Kabupaten Bekasi menjadi menjadi salah satu daerah yang rentan timbulnya pelanggaran money politik (politik uang) dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2017. Hal itu disebabkan masih tingginya akan pengangguran serta rendahnya pendidikan masyarakat.
“Dalam indeks kerawanan Pemilu kan memang mengatakan seperti itu. Kemungkinan daerah yang angka penganggurannya tinggi, tingkat pendidikannya buruk, kebetulan angka kejahatannya juga tinggi termasuk daerah yang rawan (terjadi money politik-red),” kata Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait saat ditemui dalam acara sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipastif Pilkada 2017 bagi Media Massa di salah satu hotel di Kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu lalu.
“Nah kalau daerah yang tingkat kesejahtraannya baik, tingkat pendidikannya juga baik bisa jadi money politik tidak penting dilakukan karena masyarakatnya sampai ketingkat bawah itu mengerti dan bisa langsung melaporkan ke Panwas bila melihat terjadinya money politik,” imbuhnya.
Menurutnya, money politik adalah sebuah kecurangan dan salah satu langkah yang harus diupayakan adalah dengan menghimbau agar masyarakat tidak menggadaikan suaranya dengan uang yang diterima baik dari pasangan calon, tim sukses maupun relawan.
“Jadi masyarakat harus terus dihimbau, jangan karena dikasih uang sekian tapi deritanya lima tahun kedepan. Mereka (masyarakat-red) harus diberikan pemahaman agar jangan tergiur dengan uang yang diberikan nanti,” ucapnya. (BC)
