BERITACIKARANG.COM, CIKARANG SELATAN – Untuk menekan angka Buang Air Besar (BAB) sembarangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengajak sektor swasta atau perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk ikut membantu membangun jamban sehat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi mengatakan dibutuhkan komitmen dan konsistensi bersama dari seluruh pihak, pemangku kebijakan maupun lintas sektor dalam mewujudkan Kabupaten Bekasi bebas dari perilaku BAB sembarangan.
BACA: Capaian Stop BAB Sembarangan di Kabupaten Bekasi Masih Rendah
“Sebenarnya upaya untuk menekan perilaku BAB sembarangan sudah berjalan, tapi ini lebih diintensifkan. Kita juga sudah deklarasikan dalam rangka menciptakan Kabupaten/Kota sehat dan pola hidup bersih sehat,” ungkap Dedy usai menghadiri deklarasi Open Defecation Free (ODF) di Kabupaten Bekasi.
Kegiatan ini turut dihadiri Koordinator Substansi Kesehatan pada Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Kementerian Dalam Negeri RI, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Perangkat Daerah Terkait, Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi, serta Forum Masyarakat Kabupaten Bekasi Sehat (FMKBS).
Dedy mengungkapkan, berdasarkan survey dilapangan, perilaku buang air besar sembarangan ini ditemukan tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga karena kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan secara turun temurun.
“Tentunya harus ada sinergitas atau kolaborasi baik dengan dinas terkait. Biasanya di pinggir kali banyak, ini harus diintensifkan dan komitmen bergerak bersama menuntaskannya,” imbaunya.
Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Dedy mengatakan, Pemkab Bekasi telah menargetkan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sekitar 600 titik di berbagai wilayah yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi.
Selain itu, dirinya juga mengajak pihak swasta agar turut berkontribusi membangun jamban sehat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), serta mendorong desa dan kelurahan mengalokasikan anggaran dana desa untuk membangun jamban yang memadai bagi warganya.
“Ini tidak hanya bersumber dari APBD saja, diharapkan ada kolaborasi CSR perusahaan. Tadi juga saya sampaikan dari alokasi dana desa ada pembangunan bagi warganya yang masih belum memiliki jamban yang memadai,” imbaunya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Entah Ismanto menyampaikan, kegiatan ini menjadi bagian dari syarat penilaian Kabupaten/Kota Sehat di tingkat Nasional pada tahun 2024 mendatang, serta menggaungkan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
“Kegiatan ini dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian Kabupaten/Kota Sehat tingkat nasional yang akan diverifikasi pada awal tahun 2024, dan memastikan terlaksananya perilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan,” ungkapnya. (dim)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
