BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti banyaknya persoalan yang masih harus dibenahi di Kabupaten Bekasi, mulai dari infrastruktur, tata ruang, lingkungan, hingga layanan pendidikan dan kesehatan. Ironisnya, berbagai kebutuhan tersebut belum diimbangi penyerapan anggaran daerah yang maksimal.
“Duitnya selalu nyisa. Jadi satu tahun itu rata-rata SiLPA-nya satu sampai dua triliun. Satu sisi banyak infrastruktur yang harus dibangun, sisi lain uangnya enggak dipakai,” ujarnya saat ditemui seusai melantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2025 – 2030 di Bale Gede, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10).
Dedi menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh terus berulang. Menurutnya, anggaran yang tersedia semestinya dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur dan perbaikan layanan dasar.
“Nah, ini yang saya tekankan enggak boleh lagi ada SiLPA. Kita lagi susah cari duit, Bekasi kelebihan duit,” katanya.
BACA: Pembahasan Anggaran Mepet, Pembangunan di Kabupaten Bekasi ‘Dipaksa Ngebut’
Penyerapan belanja baru 59,78 persen
Sorotan Dedi terhadap penyerapan anggaran sejalan dengan data realisasi belanja daerah Kabupaten Bekasi yang masih belum optimal.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan per 23 Oktober 2026, realisasi belanja APBD Kabupaten Bekasi baru mencapai Rp4,6 triliun atau 59,78 persen dari target Rp7,7 triliun.
Belanja pegawai menjadi komponen dengan realisasi tertinggi, yakni Rp2,5 triliun atau 70,25 persen dari target Rp3,5 triliun.
Sementara itu, belanja lainnya terealisasi Rp672 miliar atau 62,52 persen dari target Rp1 triliun. Adapun belanja barang dan jasa mencapai Rp1,2 triliun atau 56,45 persen dari target Rp2,2 triliun.
Realisasi terendah terjadi pada belanja modal yang berkaitan dengan pembiayaan aset dan pembangunan infrastruktur. Hingga 23 Oktober 2026, realisasinya baru Rp179 miliar atau 21,08 persen dari target Rp849 miliar.
Rendahnya realisasi belanja modal tersebut menjadi perhatian karena Kabupaten Bekasi masih membutuhkan pembenahan infrastruktur, termasuk jalan dan fasilitas publik.
BACA: Kejar Deadline Akhir Tahun, Normalisasi Kali CBL Masih Jauh dari Target
Asep targetkan penyerapan 97 persen
Di sisi lain, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan seluruh perangkat daerah telah menyanggupi target penyerapan anggaran mencapai 97 persen dalam monitoring dan evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Asep mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan realisasi anggaran sekaligus memastikan setiap dinas menjalankan program sesuai target.
“Semua dinas ditanya satu per satu. Dan semua menyanggupi 97 persen. Kita lihat saja,” kata Asep.
Ia mengaku sengaja menyurati KPK agar pemerintah daerah mendapatkan pendampingan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mengoptimalkan realisasi anggaran.
Menurutnya, penyerapan anggaran yang lambat dapat berdampak langsung pada masyarakat karena berbagai persoalan di lapangan tidak segera tertangani.
“Penyerapan yang kurang, banyak akhirnya kasihan, banyak problem terjadi di bawah. Jalan jelek, apa jelek, yang penting kita rapikan dulu,” ujarnya.
Asep menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap perangkat daerah agar target penyerapan anggaran tidak sekadar menjadi komitmen.
Ia juga berencana menerapkan pakta integritas bagi dinas terkait. Pejabat yang tidak sanggup menjalankan instruksi maupun memenuhi target diminta mempertimbangkan pengunduran diri.
“Sekarang enggak ada toleransi sama sekali,” tegasnya. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
