KDM Ingatkan Lelang Harus Terbuka, Asep Minta Pendampingan KPK

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat melantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2025 – 2030 di Bale Gede, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat melantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2025 – 2030 di Bale Gede, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10).

BERITACIKARANG.COM, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja agar memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan terbuka, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi.

Dedi menegaskan, penentuan pemenang proyek harus didasarkan pada profesionalitas dan kemampuan memenuhi persyaratan, bukan kedekatan dengan kepala daerah atau pihak tertentu.

Bacaan Lainnya

Pesan itu disampaikan Dedi seusai melantik Asep di Bale Gede, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10).

“Lakukan seluruh pekerjaan, lelang secara terbuka. Yang menangnya adalah profesional. Bupati enggak boleh nitip-nitip siapa yang akan menang, terserah siapa yang terbaik,” katanya.

BACA: Ijon Proyek: Modus Lama di Balik Kasus Korupsi Bupati Ade Kuswara Kunang

Selain mengingatkan soal pengadaan, Dedi meminta Asep tidak terlibat dalam bisnis selama menjabat sebagai bupati. Ia menekankan pentingnya integritas agar kepala daerah tetap fokus menjalankan pelayanan publik.

Menurut Dedi, pemimpin daerah harus mampu menjaga independensi dalam mengambil keputusan sehingga program pembangunan tidak dikendalikan kepentingan pribadi maupun tekanan pihak lain.

Sementara itu, Asep menyatakan telah meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang melibatkan seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Ia menyebut langkah tersebut dilakukan untuk mendorong transparansi sekaligus memberikan kepastian kepada jajaran perangkat daerah dalam menjalankan program sesuai ketentuan.

Asep Surya Atmaja juga berencana menerapkan pakta integritas dan memperketat evaluasi terhadap kinerja pejabat OPD.

Pengawasan terhadap proses pengadaan dan pelaksanaan program menjadi penting untuk memastikan anggaran daerah digunakan sesuai peruntukan dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. (DIM)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pos terkait