BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Keterlambatan pembahasan APBD Perubahan 2026 Kabupaten Bekasi berpotensi mempersempit waktu pengerjaan proyek fisik menjelang tutup tahun anggaran. Kondisi ini dinilai perlu dievaluasi agar pelaksanaan pembangunan tidak terkendala tenggat waktu setiap tahunnya.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron usai menghadiri penandatanganan hasil pembahasan evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, Senin (19/10) petang.
“Artinya kalau anggaran perubahan dimulai minggu depan, kita cuma punya waktu sedikit, hanya dua bulan, November dan Desember. Sehingga kegiatan atau proyek fisik hanya punya sedikit waktu untuk dikerjakan sebelum tahun anggaran habis,” kata Ade.
BACA: Masuk Triwulan Akhir, Serapan APBD Kabupaten Bekasi Baru 55,31 Persen
Menurut Ade, keterbatasan waktu pelaksanaan dapat menjadi kendala bagi perangkat daerah dalam menyelesaikan kegiatan pembangunan. Karena itu, pembahasan anggaran perlu dimulai lebih awal agar pelaksanaan program tidak menumpuk pada penghujung tahun.
“Harapan kami, pembahasan kedepannya bisa dilakukan mulai Juli. Kalau tahapan itu berjalan sesuai jadwal, pada akhir Agustus sudah bisa dilakukan distribusi, sehingga daerah memiliki waktu lebih banyak untuk melaksanakan program pembangunan melalui APBD Perubahan,” ujarnya.
Ade mengungkapkan, DPRD Kabupaten Bekasi telah beberapa kali menyampaikan surat agar pembahasan anggaran dimulai lebih awal. Ia menilai jadwal yang lebih terencana akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program.
“Termasuk untuk APBD Murni 2027 kita mohon dengan segera. Kalau bisa dari sekarang sudah disiapkan dan akhir bulan ini sudah bersurat ke DPRD untuk dijadwalkan pembahasan. Agar nanti program Pak Bupati di 2027 untuk pembangunan berkeadilan itu, itu kita bisa langsung bedah,” ungkapnya.
BACA: Kejar Deadline Akhir Tahun, Normalisasi Kali CBL Masih Jauh dari Target
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan Pemkab Bekasi akan memperkuat koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sekretaris daerah, dan pimpinan DPRD agar pembahasan anggaran tidak kembali dilakukan menjelang tenggat.
“Ke depannya kita jangan sampai injury time. Waktunya harus dipersiapkan lebih baik, sehingga semua tahapan bisa berjalan sesuai jadwal dan anggaran yang sudah direncanakan dapat terserap secara optimal,” kata Asep. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
