Orange County Lippo Cikarang Diduga Langgar Tata Ruang

Pusat perbelanjaan di Kawasan Orange County yang kini menjadi marketing gallery Maeikarta.
Pusat perbelanjaan di Kawasan Orange County yang kini menjadi marketing gallery Maeikarta.

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Belum tuntas persoalan dugaan suap perizinan Meikarta yang ditangani KPK, persoalan lain kembali mencuat. Yakni terkait dengan pembangunan apartemen dan pusat perbelanjaan di Kawasan Orange County Lippo Cikarang.

Kawasan Orange County Lippo Cikarang masih masuk dalam zona berwarna cokelat muda (LPI) sesuai Peraturan Daerah (Perda) No 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031.
Kawasan Orange County Lippo Cikarang masih masuk dalam zona berwarna cokelat muda (LPI) sesuai Peraturan Daerah (Perda) No 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031.

Pasalnya, pembangunan di kawasan tersebut disinyalir bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) No 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan regulasi itu, Kawasan Orange County yang kini berganti nama menjadi Central Bussines District (CBD) Meikarta ketahui berdiri di atas zona berwarna cokelat muda atau wilayah yang masuk kategori Lokasi Peruntukan Industri (LPI).

Meski demikian, pembangunan sejumlah apartemen di kawasan tersebut tetap dilakukan hingga saat ini. Bahkan, pusat perbelanjaan yang belum lama ini digunakan sebagai Marketing Galeri Meikarta itu telah beroperasi sejak beberapa tahun silam.

Kepala Bidang Perizinan dan Penanaman Modal di DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Muhammad Said menampik jika Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan izin pembangunan untuk apartemen ataupun pusat perbelanjaan di kawasan tersebut.

“Ah salah lihat kali. Kami tidak akan mengeluarkan izin kalau itu tidak sesuai peruntukannya,” ucapnya, Selasa (23/10).

Kalaupun Pemkab Bekasi mengeluarkan izin, ia meyakini tidak akan menyalahi tata ruang. “Tentu sesuai RTRW dan warnanya kuning (zona pemukiman perkotaan-red), bukan yang lain. Itu bisa dipastikan karena kita sudah turun ke lokasi dan menentukan titik koordinatnya,” ungkapnya.

Kalaupun pembangunan kawasan itu benar berada di zona LPI, Said berdalih itu adalah bentuk kenakalan pengembang. “Itu kenakalan mereka. Yang pasti kita tidak mengeluarkan izin apapun terhadap lahan yang tidak sesuai peruntukannya,” tegas Said. (BC)

Pos terkait