BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Rencana rotasi dan mutasi yang akan dilakukan Plt Bupati Bekasi, Rohim Mintareja kepada sejumlah pejabat dan jajaran SKPD di lingkungan Pemkab Bekasi mendapat protes keras dari wakil rakyat yang duduk di Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Muhtadi Muntaha mengatakan bahwa rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi saat ini tidak tepat dilakukan.
BACA : Plt Bupati Bakal Rotasi Pejabat Pemkab Bekasi dan Jajarannya
“Apalagi oleh seorang Plt yang masa tugasnya cuma seumur jagung dengan kewenangan yang secuil. Berbeda dengan jabatan Pjs (Pejabat Sementara) yang memiliki bobot kewenangan di atas Plt,” kata ketua pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi ini, Senin (31/10).
“Lagian emang SKPD akan kolaps (bangkrut, Red) kalau tak ada mutasi sampai tiga bulan ke depan? Saya cermati tak begitu kok. Dan perlu dicatat, bahwa Wakil Bupati (Rohim Mintareja) itu wakilnya Bupati (Neneng Hasanah Yasin). Dia kan satu paket, masa jabatannya sama-sama berakhir di Mei 2017,” sambungnya.
Menurut dia, tak masuk logika kalau Wakil Bupati yang saat ini bertugas sebagai Plt Bupati tiba-tiba mengkritik Bupati, yang menjadi pasangannya sendiri. “Kebijakannya tak connect (nyambung) dengan bupati asli yang sedang cuti. Harusnya beliau (Rohim) nerusin kebijakan Bupati asli. Plototin tuh SKPD biar pada kerja bener, bukannya malah ngebet pengen mutasiin SKPD,” terangnya.
Muhtadi mengaku ragu dengan kesiapan mental pejabat yang akan dimutasi oleh Plt Bupati karena pasti dia ngeri bakalan jadi korban. Mengingat kebijakan Plt itu sangat mungkin akan dirombak lagi oleh Neneng Hasanah Yasin saat dia kembali lagi dari masa cutinya pada 12 Februari 2017 nanti.
“Rata-rata pejabat kan tentu ogah masuk perangkap mutasi-mutasian di musim kampanye pilkada ini. Resiko kelas tinggi itu. Apalagi kalau berbau politis dan ‘bakul nasi’,” kata dia. (BC)
