Pilkades Kabupaten Bekasi Diwarnai Dugaan Pungli

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Bekasi diduga diwarnai pungutan liar. Pasalnya, dalam tahapan pelaksanaan Pilkades di sejumlah desa beradar kabar adanya pungutan terhadap Calon Kepala Desa.

BACA : Pemkab Bekasi Anggarkan Rp 28 Miliar Untuk Pilkades Serentak, Tiap Desa Minimal Dapat Segini

Padahal, pemerintah kabupaten setempat telah mengalokasikan anggaran total sebesar Rp 28 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi tahun 2018 dimana setiap desa akan mendapatkan anggara sebesar Rp 150 juta – Rp 350 juta dilihat dari jumlah hak pilih di masing-masing desa.

Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (F-BPD) Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkifli mengatakan pungutan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades terhadap Calon Kepala Desa masuk dalam kategori Pungli. “Kalau ada pungutan ya masuknya pungli,” ungkapnya, Kamis (02/08).

Pasalnya, kata Zuli, acuan pelaksanaan Pilkades Serentak tahun ini yakni Perbup No 5 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa mengacu kepada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Dan di dalam UU itu sudah jelas mengamanatkan bahwa biaya Pilkades sepenuhnya ditanggung oleh APBD. Artinya tidak boleh ada pungutan yang lain,” tegasnya.

UU tersebut secara tidak langsung mendorong agar Calon Kepala Desa yang maju dalam Pilkades adalah orang yang betul-betul memiliki kompetensi untuk menjadi pemimpin dan tidak harus dibebani biaya satu sen pun.

“Artinya jika ada pungutan bagi Calon Kepala Desa itu wajib dilaporkan kepada BPD, Camat maupun Bupati, terlepas adanya persetujuan atau sudah dimusyawarahkan secara bersama-sama. Menurut saya itu jelas mengada-ada dan jelas bertentangan dengan aturan yang diatasnya,” kata dia.

Informasi yang dihimpun dilapangan, pungutan terhadap Calon Kepala Desa terjadi di sejumlah Desa. Bahkan, ada satu desa yeng menyelenggarakan Pilkades di Kabupaten Bekasi, mematok pungutan bagi Calon Kepala Desa hingga mencapai Rp 67 juta per calon.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Aat Barhaty saat dikonfirmasi mengaku masih menunggu adanya laporan mengenai adanya pungutan itu beserta bukti-buktinya. “Kita masih menunggu laporan dan bukti-buktinya,” kata dia. (BC)

Baca Juga

Apel pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Umum 2019 di Halaman Polres Metro Bekasi, Selasa (21/05).

Pengamanan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2019, Polres Metro Bekasi Terapkan Langkah Persuasif

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG UTARA  – Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi, Kombes Pol Candra Sukma Kumara memimpin …

Plt. Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan Politik dan Stabilitas Daerah pasca pengumuman hasil perolehan suara Pemilihan Umum 2019, Selasa (21/05) | Foto: Humas Pemkab Bekasi

Pasca Pengumuman Hasil Perolehan Suara Pemilu, Eka Berharap Kabupaten Bekasi Tetap Kondusif

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Bekasi bersama KPU dan Bawaslu  Kabupaten …