BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bekasi mencapai 99,67 persen atau 3.496.578 jiwa dari total 3.508.296 penduduk per 1 November 2026. Hal tersebut mengantarkan Kabupaten Bekasi meraih Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sekaligus merupakan wujud komitmen pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat setempat.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto mengatakan bahwa pencapaian UHC merupakan langkah penting dalam memastikan masyarakat memiliki perlindungan finansial ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Namun, menurutnya, tantangan berikutnya adalah menjaga agar kepesertaan tetap aktif sehingga manfaat Program JKN dapat dirasakan secara optimal.
“UHC bukan sekadar memastikan seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta JKN. Kita tentu punya tanggung jawab juga untuk memastikan masyarakat tetap memiliki perlindungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, menjaga keaktifan peserta menjadi pekerjaan bersama agar perlindungan kesehatan dapat terus berkelanjutan,” ujar Akmal pada kegiatan UHC Kabupaten Bekasi Tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Swatantra Wibawa Mukti Cikarang (13/11).
BACA: UHC Prioritas Bergulir di Kabupaten Bekasi, Warga Sakit Tak Perlu Menunggu BPJS Aktif
Dukungan Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap Program JKN juga terlihat dari pembiayaan peserta melalui segmen Pekerja Bukan Penerima Upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU Pemda). Hingga 1 November 2026, tercatat 708.002 jiwa telah terdaftar melalui segmen tersebut.
Untuk semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat, BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi juga mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu kanal fasilitasi pendaftaran peserta dan pembayaran iuran JKN. Inisiatif ini diharapkan dapat memperluas akses layanan administrasi kepesertaan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Akmal menegaskan, perluasan akses layanan harus berjalan beriringan dengan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban peserta, termasuk pentingnya menjaga status kepesertaan tetap aktif.
Sementara itu, Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa capaian UHC Prioritas harus diikuti dengan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan kondisi ekonomi maupun tingkat kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen memastikan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan melalui Program JKN.
“Kami ingin seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun tingkat kesejahteraannya, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Melalui UHC Prioritas, kami berharap masyarakat tidak lagi merasa khawatir untuk berobat ketika membutuhkan layanan kesehatan,” ujar Asep.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai Program JKN memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat ketika menghadapi risiko biaya pengobatan. Menurutnya, menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab setiap individu, sementara pemerintah perlu memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pengobatan ketika jatuh sakit.
“Selama ini ada pemahaman yang perlu kita luruskan, seolah-olah urusan mengelola kesehatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Padahal, menjaga kesehatan harus dimulai dari diri kita sendiri. Peran negara adalah memastikan masyarakat mendapatkan jaminan pengobatan ketika sakit. Persoalan yang dihadapi masyarakat bukan semata-mata sulit mendapatkan kesehatan, tetapi sering kali mereka kesulitan membiayai pengobatan dan membeli obat. Di sinilah negara harus hadir memberikan perlindungan agar masyarakat tidak kehilangan akses terhadap pengobatan hanya karena keterbatasan ekonomi,” ujar Dedi.(RIZ)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
