BERITACIKARANG.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal mengetahui anggaran daerah yang digunakan untuk berbagai program prioritas justru tidak digunakan secara optimal. Ia pun menyebut telah mengecek salah satu anggaran di suatu daerah untuk program penurunan angka stunting.
Dari total dana Rp 10 miliar yang dianggarkan untuk program stunting, Jokowi menyebut hanya sebanyak Rp 2 miliar yang dimanfaatkan secara konkret. Sedangkan Rp 8 miliar lainnya digunakan untuk kepentingan perjalanan dinas, rapat, serta program penguatan dan pengembangan lainnya.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya di acara peresmian pembukaan rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2023, Jakarta, Rabu (14/06). Rapat itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh; dan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
“Contoh, ada anggaran stunting Rp 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa Rp 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran Rp 10 miliar. Coba dilihat detil, baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp 10 miliar untuk stunting. Cek perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar, yang untuk bener-bener beli telur itu ga ada Rp 2 miliar. Kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini,” kata Jokowi.
Karena itu, Jokowi menegaskan agar cara penganggaran seperti itu harus diubah. Seharusnya, kata dia, sebanyak Rp 8 miliar dari Rp 10 miliar yang dianggarkan digunakan langsung untuk pengadaan makanan sehat bagi masyarakat.
Selain soal anggaran stunting, Jokowi kembali mencontohkan anggaran APBD untuk pengembangan UMKM. Dari total anggaran Rp 2,5 miliar, sebanyak Rp 1,9 miliar di antaranya digunakan untuk honor dan perjalaan dinas. Sedangkan sisanya, yakni Rp 600 juta juga masih digunakan untuk program pemberdayaan, pengembangan, dan lain-lain.
“Itu nanti sisanya yang Rp 0,6 miliar yang Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, ga konkret. Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu, untuk pameran, jelas,” kata Jokowi menegaskan.
Jokowi juga menyinggung soal anggaran pembangunan balai di suatu daerah yang sebesar Rp 1 miliar. Seharusnya dari total anggaran itu, sebanyak Rp 900 juta digunakan untuk pembangunan balai. Namun, setelah ia cek detail, sebanyak 80 persen dari total anggaran pembangunan digunakan untuk honor, rapat, dan perjalanan dinas. “Ini sudah nggak bisa lagi bapak ibu sekalian,” kata dia.
Begitu juga dengan anggaran pengentasan kemiskinan di daerah. Jokowi menyebut hanya satu persen dari total dana yang dianggarkan pemerintah daerah yang digunakan secara konkret untuk program pengentasan kemiskinan.
Karena itu, Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan, pengawalan, dan pengarahan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam menggunakan anggarannya. Sehingga penggunaan anggaran bisa lebih produktif dan memberikan hasil yang optimal.
“Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80 (persen)-nya yang untuk konkret, 20 (persen)-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. Karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Jokowi. (riz)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
