BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan menyusul meluasnya wilayah terdampak sekaligus upaya percepatan penanganan bantuan secara lebih masif.
Penetapan status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.567-BPBD/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan.
“Dengan berlakunya status ini maka keputusan sebelumnya yakni nomor HK.02.02/Kep.528-BPBD/2023 tentang status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,” kata Dani Ramdan, Kamis (31/08).
BACA: Ratusan Sumur di Kabupaten Bekasi Kering, Warga Kesulitan Air Bersih
Dani mengatakan status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan ini berlaku selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 31 Agustus sampai 13 September 2023 dan dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penanggulangan darurat bencana di lapangan.
Melalui peningkatan status kebencanaan ini, perangkat daerah terkait mempunyai kemudahan akses dalam pengarahan sumber daya manusia, peralatan, sumber daya air bersih, hingga persoalan perizinan dan pengadaan barang serta jasa maupun pengelolaan uang dan atau barang.
“Kemudahan akses sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi,” kata dia.
Ia juga menyatakan segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
“Dengan adanya status tanggap darurat kita bisa menggunakan dana BTT (Biaya Tak Terduga) baik yang berasal dari APBD Kabupaten Bekasi maupun bantuan APBD Provinsi dan APBN,” ucap dia.
23 Desa di 9 Kecamatan Krisis Air Bersih
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan berdasarkan permohonan pengiriman air bersih, bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi kini telah menyebar hingga ke 23 desa di total sembilan kecamatan dengan 25.204 jiwa warga terdampak dari 6.675 kepala keluarga.
Ia merinci wilayah yang mengalami krisis air bersih meliputi empat desa di Kecamatan Cibarusah antara lain Desa Ridogalih, Ridomanah, Sirnajati, dan Desa Cibarusah Kota.
Enam desa di Kecamatan Bojongmangu masing-masing Desa Karangindah, Medalkrisna, Karangmulya, Bojongmangu, Sukabungah, serta Desa Sukamukti juga mengalami kondisi serupa.
Kemudian enam desa se-Kecamatan Serang Baru yakni Desa Nagasari, Sukasari, Sukaragam, Sirnajaya, Nagacipta, dan Desa Cilangkara. Desa Kedung Pengawas dan Muarabakti di Kecamatan Babelan juga mengalami kekeringan.
Lima wilayah lain tersebar di lima kecamatan masing-masing Desa Samudra Jaya di Kecamatan Tarumajaya, Desa Pantai Harapan Jaya Kecamatan Muaragembong, Desa Karang Segar Kecamatan Pebayuran, Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, serta Desa Sukaringin di Kecamatan Sukawangi.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriyadi mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan proses pendataan, pemetaan, serta pendistribusian bantuan air bersih dan jerigen air berkapasitas 20 liter kepada warga terdampak.
Berdasarkan hasil pemetaan, kebutuhan utama warga terdampak kekeringan ini meliputi air bersih, bak penampungan, jerigen air, hingga permintaan penyambungan saluran pipa PDAM.
“Sejak pekan lalu kami sudah mulai rutin setiap hari mendistribusikan bantuan air bersih dengan alokasi 30.000 liter per hari. Sampai hari ini sudah 375.000 liter yang didistribusikan, termasuk pendistribusian dari PDAM Tirta Bhagasasi,” kata dia. (dim)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
