Sejumlah nelayan di Kp. Bungin, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong tidak bisa masuk ke kampung nelayan dan terpaksa harus menyandarkan perahunya di bibir pantai akibat pendangkalan Kali Muarabungin sambil menunggu air pasang.
Sejumlah nelayan di Kp. Bungin, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong tidak bisa masuk ke kampung nelayan dan terpaksa harus menyandarkan perahunya di bibir pantai akibat pendangkalan Kali Muarabungin sambil menunggu air pasang.

Rencana Penataan Muaragembong Oleh Gubernur Jabar Belum ‘Danta’

BERITACIKARANG.COM, MUARAGEMBONG – Warga Kecamatan Muaragembong tampaknya harus bersabar untuk menanti penataan wilayahnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, sampai saat ini informasi terkait rencana penataan daerah pesisir utara Kabupaten Bekasi ini oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil masih belum ‘danta’ alias belum jelas.

Camat Muaragembong, Junaefi menyatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait rencana tersebut. “Saya juga sampai saat ini masih menunggu informasi mengenai rencana Pak Gubernur yang katanya mau menata Muaragembong. Sampai saat ini memang belum ada komunikasi ke kita, mau dibangun atau dijadikan seperti apa Muaragembong ini oleh Pemprov Jabar, saya belum tau,” ungkapnya, Selasa (19/03).

Sebagaimana harapan warga Muaragembong, pihaknya berharap Pemprov Jabar dapat segera merealisasikan rencana tersebut. Sebab, tidak sedikit warga yang menanyakan persoalan itu ke pihaknya.

“Mudah-mudahan saja, tahun ini Pemprov Jabar benar-benar dapat mengalokasikan APBD-nya untuk penataan Muaragembong. Apalagi Muaragembong ini juga kan sudah masuk dalam wilayah pengembangan pariwisata yang masuk dalam Perda Ripada (Rencana Induk Pariwisata) juga,” kata dia.

Hematnya, jika Pemrov Jabar berkomitmen untuk menata wilayah Muaragembong, maka persoalan pendangkalan di Kali Muarabungin, Kali Muarabeting dan Kali Muarajaya harus mendapat prioritas untuk diselesaikan. Ketiga kali tersebut, merupakan jalur air yang menjadi akses utama masyarakat setempat yang berprofesi nelayan untuk melaut ataupun mengantarkan masyarakat menuju lokasi wisata mangrove.

“Jadi ada 3 kali yang butuh normalisasi dan kewenanangannya memang ada di pemerintah provinsi dan pusat. Makanya besar harapan kami agar persoalan ini bisa diselesaikan. Kalau mau bikin orang Muaragembong maju, jalur airnya memang harus dibenahi. Karena kalau air lagi surut, tentu susah untuk dilalui. Paling menggunakan perahu-perahu kecil,” kata dia.

Selain menormalisasi ketiga kali tersebut, Junaefi juga beraharap Pemprov Jabar dapat menginisiasi pembangunan  infastruktur menuju Pantai Beting dan Muara Bendera. “Lokasi menuju Pantai Beting dan Muara Bendera itu kan ada jalur yang putus-putus. Andai dibuat track penghubung diantara hutan mangrove, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata baru di Muaragembong,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jabar untuk bersama-sama menata kehidupan masyarakat di wilayah Muaragembong. Ridwan Kamil mengatakan pembenahan total akan dilakukan di tahun 2019. Pembenahan dilakukan untuk mengembangkan potensi daerah tersebut. Targetnya, menjadikan kawasan Muaragembong jadi desa beradab. (BC)

Baca Juga

Ribuan warga atau orang tua peserta didik yang mengajukan permohonan legalisir KK oleh Disdukcapil sebagai salah satu persyaratan PPBD Online jalur zonasi di gedung Wibawa Mukti, Komplek Perakntoran Pemkab Bekasi.

Jelang PPDB Online, Disdukcapil Kabupaten Bekasi Layani Ribuan Permohonan Legalisir KK

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dusdukcapil) membuka …

Sejumlah pejabat Eselon II yang terkena rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi, Rabu (19/06) lalu | Foto: Humas Pemkab Bekasi

Bupati Bekasi Tunjuk Pelaksana Tugas Isi Lima Jabatan Ini

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pasca merotasi 22 pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bekasi pada …