Jubir PSI Ajak Masyarakat Kabupaten Bekasi Awasi Caleg yang Lakukan Praktik Politik Uang

Juru Bicara PSI, Habib Muannas
Juru Bicara PSI, Habib Muannas

BERITACIKARANG.COM, TAMBUN SELATAN – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta masyarakat untuk mengawasi para caleg DPD, DPR, DPRD provinsi serta DPR kabupaten dan kota yang menjadi peserta Pemilu 2019 melakukan politik uang menjelang pencoblosan pada 17 April yang tinggal hitungan hari ini.

“Politik uang dapat dihilangkan dengan partisipasi masyarakat dan organisasi untuk ikut mengawasi praktik politik uang yang diduga akan dilakukan para caleg menjelang pelaksanaan Pemilu 17 April mendatang,”kata Juru Bicara PSI, Habib Muannas, Minggu (14/04).

Bacaan Lainnya

Dikatakan pria yang juga Caleg DPR-RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat 7 yang meliputi Karawang, Purwakarta dan Kabupaten Bekasi ini, politik uang masih mengkhawatirkan di sejumlah Kabupaten.

“Didapil saya sendiri, politik uang masih rawan. Kita (PSI,red) tegas untuk melawan dan tidak menggunakan politik uang. Jika dibiarkan akan menghasilkan wakil rakyat yang tidak berjuang untuk rakyatnya,”paparnya.

Dengan adanya pengawasan dari masyarakat tersebut, maka tidak ada celah bagi tim sukses dari para caleg untuk melakukan politik uang menjelang pencoblosan 17 April mendatang.

“Saya harap masyarakat ikut aktif mengawasi jika menemukan praktik seperti itu langsung laporkan. Saya pastikan jika mendapat temuan akan mengusut hingga tuntas,”kata Pengacara Nasional ini.

PSI, kata Muannas sudah berkomitmen untuk melawan korupsi dan memberikan warna baru di parlemen. Politik uang merupakan cikal bakal wakil rakyat melakukan korupsi.

Pengamat Politik di Kabupaten Bekasi, Agung Warja mengatakan politik uang akan menjalar dan berdampak ke kebijakan publik yang tidak signifikan.

“Sosok prematur dan pragmatis sebagai calon wakil rakyat. Dengan kekuatan finansial dan hasil “bongkar celengan” digunakan sebgaai alat meraup suara untuk mendapatkan kursi di parlemen. Hal ini jangan dibiarkan. Jika keran ini terus dibuka, maka politik pragmatis akan semakin menjalar,” katanya.

Jadi, kata Agung masyarakat yang masih mendukung dan menerima politik uang jangan diharapkan wakil rakyat menjadi solusi dari masalah sosial yang ada.

“Masyarakat Bekasi dan termasuk daerah lain harus lebih menggunakan nurani dan dasar pemahaman yang jelas secara rasional untuk mentukan hak pilih sebagai konsituen yang cerdas,”paparnya. (BC)

Pos terkait