BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia (BMKG) memprediksi kemarau panjang akan terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bekasi yang dipicu oleh fenomena El Nino.
Untuk meminimalisir dampaknya bagi para petani, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan sosialisasi program percepatan tanam, antisipasi serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) hingga penyiapan sumber sumber air dengan melakukan normalisasi sungai atau irigasi.
BACA: El Nino Bikin Ribuan Hektare Lahan Pertanian di Kabupaten Bekasi Kekeringan
Subkoordinator Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Dodo Hadi Triwardoyo mengatakan di Kabupaten Bekasi program percepatan tanam tengah dilakukan para petani di Kecamatan Cikarang Barat, Muaragembong dan Kedungwaringin sejak beberapa waktu lalu.
“Selain percepatan tanam, kita lakukan juga gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sebagai antisipasi dampak adanya perubahan iklim ini,” kata Dodo Hadi Triwardoyo.
Gerakan pengendalian OPT dilakukan untuk mengantisipasi serangan hama pada tanaman padi. Seperti yang sedang dilakukan di Desa Karangharum Kecamatan Pebayuran. “Pengendalian OPT seperti tikus kita lakukan, karena selain dampak kekeringan, perubahan iklim juga memengaruhi perkembangan OPT dan menyerang padi,” tuturnya.
Selain itu, tambah Dodo, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi dan perangkat daerah lain agar sumber-sumber air ke lahan pertanian dapat berjalan dengan lancar melalui kegiatan normalisasi sungai atau atau irigasi.
“Terkait perbaikan irigasi, Dinas Pertanian tidak sendiri, kita berkoordinasi dengan PSDA, PJT II dan BBWS sesuai dengan kewenangan berdasarkan Permen PUPR,” pungkasnya.
Sebelumnya, dampak fenomena El Nino ribuan hektare lahan pertanian atau sawah di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi alami kekeringan. Kondisi ini sudah berlangsung selama satu bulan terakhir.
Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jeri Kurniawan mengatakan di wilayahnya ada sekitar lebih dari 150 hektare lahan pertanian atau sawah yang mengalami kekeringan.
“Kalau se-kecamatan ada sekitar 4.700 haktare sawah, kalau desa Sukaringin ya kurang lebih 150 haktare,” kata dia, Selasa (22/08).
Selain karena fenomena El Nino atau tidak turunnya hujan, kekeringan juga disebabkan karena para petani kesulitan mendapatkan pasokan air dari aliran sungai irigasi yang juga mengering.
“Jadi bingung engga ada hujan-hujan, saluran irigasi kering jadi engga ada air buat sawah,” katanya.
Jeri mengaku petani juga sempat mencari sumber air sendiri dengan cara membuat sumur bor dengan peralatan seadanya. Akan tetapi pihaknya juga alami kesulitan karena pasokan airnya terbatas. Akibatnya, tanaman padi yang ditanam tidak tumbuh dengan baik.
“Ini para petani harus merugi, kerugian mulai Rp 5 juta sampai Rp 7 juta dari setiap hektar sawah yang digarap para petani,” kata dia.
Swadaya Bendung Kali CBL
Menurutnya, satu-satunya solusi yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki bendungan air Kali CBL di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat yang rusak. Jika bendungan berfungi, dirinya meyakini debit air dapat dijaga untuk dapat mengaliri saluran irigasi ke wilayah utara Kabupaten Bekasi.
“Kuncinya itu di titik bendungan Kali CBL wilayah Kalijaya Cikarang Barat dan Sukajaya Cibitung. Kalau dapat dibendung dengan baik, air dapat diarahkan ke saluran-saluran irigasi ke area persawahan di utara Kabupaten Bekasi. Sekarang ini kan airnya ngegelontor ke laut semuanya,” kata dia.
Jeri mengaku para petani di desanya terpaksa harus bergotong-royong membuat bendungan secara manual dengan biaya swadaya. Bendungan dibuat dari bahan seadanya mulai bambu-bambu, maupun batu bronjong.
“Tapi kan sulit juga ya, harus pakai alat berat dan juga material yang kuat. Dan ini pemerintah daerah harus turun tangan,” jelas dia.
Selama ini, kata Jeri, pemerintah daerah selalu beralasan itu bukan kewenangannya, melainkan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). “Tapi harusnya bisa dong komunikasi dan tekan ke pemerintah pusat untuk tangani ini. Karena persoalan ini terjadi tiap tahun,” kata dia. (dim)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
