BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah berhasil mengantarkan 127 ribu lebih e-KTP langsung ke alamat pemiliknya melalui PT. Pos Indonesia.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Hudaya mengatakan, dari 130.402 e-KTP yang dicetak, sebagian besar berhasil diantar ke alamat pemiliknya. Sedangkan sisanya masih terkendala masalah teknis.
BACA: DPRD Apresiasi Pengiriman e-KTP Lewat Pos Indonesia
“Dari 130.402 yang berhasil di entry, sebanyak 127.601 KTP berhasil di antarkan kepada pemiliknya, sedangkan sisanya tidak berhasil diantarkan karena ada kendala teknis, seperti pemilik KTP sudah meninggal dunia, pemiliki KTP sudah pindah tempat tinggal, dan pemberian alamat yang tidak jelas,” kata Hudaya, Selasa (07/07).
Hudaya menambahkan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah mencetak 132.289 e-KTP dengan variasi jangka waktu pembuatan yang berbeda. Setelah di serahkan ke PT. Pos Indonesia dan dilakukan penyortiran, terdapat 202 KTP mengalami kerusakan, 91 cetak ganda, dan 345 KTP yang kembali ditarik.
“Ada 345 KTP yang ditarik kembali dikarenakan Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan terdampak penggusuran proyek LRT. Selanjutnya KTP tersebut kami serahkan ke kecamatan dan kelurahan setempat untuk dibagikan,” kata dia.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bekasi mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan mendistribusikan e-KTP yang telah dicetak bekerjasama dengan PT Pos Indonesia.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini menerangkan upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan mengantarkan e-KTP langsung ke rumah warga merupakan langkah yang tepat ditengah pandemi COVID-19.
“KTP itu menurut saya sudah on the track. Disdukcapil sudah berupaya memenuhi masyarakat yang kemarin masih waiting list dan saat ini sudah on proses dikirim via pos,” ujarnya.
Hanya saja, berdasarkan laporan yang diterimanya masih terdapat beberapa kendala saat pendistribusian e-KTP. Misal, petugas PT Pos Indonesia menemukan nama dan alamat tidak sesuai serta adanya perumahan yang menutup diri di tengah pandemic COVID-19.
“Saya selalu berkoordinasi dengan Kepala Disdukcapil dan Disdukcapil menyampaikan reportnya ke saya. Kalaupun yang belum (menerima e-KTP) memang on proses dan kalaupun ada alamat yang tidak ditemukan atau penduduk berbeda alamat, itu pasti kembali ke Disdukcapil,” ungkapnya.
Menurut catatan politisi PKS ini, persoalan blanko e-KTP yang beberapa tahun belakangan menjadi kendala pencetakan e-KTP kini sedikit demi sedikit sudah mulai terpenuhi. Apalagi belum lama ini Kabupaten Bekasi sudah mendapatkan 192 ribu keping blanko e-KTP dari Mentri Dalam Negeri.
“Saya mengadvokasi yang suket jadi KTP sejauh ini gak ada masalah. Blanko sudah ada dari Kemendagri 192 ribu blanko KTP, ini untuk yang waiting list kemarin dan sudah selesai, tinggal distribusi. Memang masih ada yang tersisa tapi sedikit demi sedikit kita penuhi,” tandasnya. (BC)
