BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Persoalan jalan rusak di Kabupaten Bekasi tidak hanya menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Perusahaan yang beroperasi di wilayah ini juga diminta ikut turun tangan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), mengingat jalan daerah turut digunakan untuk mobilitas pekerja, bus karyawan, hingga kendaraan operasional industri.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan keterlibatan perusahaan diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan perbaikan infrastruktur yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jalan-jalan kita juga digunakan oleh karyawan, kendaraan operasional, dan bus perusahaan. Ketika ada jalan yang rusak, pemerintah daerah berupaya memperbaikinya. Karena itu, kami berharap perusahaan yang berusaha di Kabupaten Bekasi ikut berkontribusi melalui CSR untuk mendukung kebutuhan pembangunan tersebut,” kata Asep dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) CSR Kabupaten Bekasi 2026, Rabu (14/10).
Menurut Asep, Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar untuk menggerakkan dukungan dunia usaha. Tercatat sekitar 9.200 perusahaan dan 11 kawasan industri beroperasi di wilayah tersebut. Potensi ini dinilai perlu diarahkan untuk membantu menangani kebutuhan pembangunan, termasuk perbaikan jalan yang belum tertangani pemerintah.
Di tengah aktivitas industri yang tinggi, kondisi infrastruktur jalan menjadi kebutuhan bersama. Jalan daerah digunakan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari sekaligus menunjang mobilitas tenaga kerja dan operasional perusahaan. Karena itu, pemerintah berharap kontribusi dunia usaha tidak hanya terpusat pada kegiatan sosial, tetapi juga menyentuh kebutuhan infrastruktur yang dirasakan langsung masyarakat.
Asep menjelaskan, melalui koordinasi CSR, pemerintah daerah dapat memetakan ruas jalan yang membutuhkan penanganan tetapi belum masuk dalam prioritas pembiayaan APBD. Kebutuhan tersebut selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada perusahaan agar dukungan yang diberikan lebih tepat sasaran.
“Kalau program CSR ini kita koordinasikan dan dikumpulkan dalam satu perencanaan, kita bisa melihat kebutuhan mana yang belum tertangani. Misalnya, ada jalan desa yang belum terakomodasi dalam musrenbang, itu bisa kita komunikasikan dengan perusahaan agar pelaksanaannya lebih terarah dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Bekasi berharap mekanisme tersebut dapat memperkuat pembagian peran antara pemerintah dan dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya melakukan perbaikan infrastruktur, sementara CSR diharapkan menjadi dukungan tambahan untuk kebutuhan yang belum terakomodasi anggaran.
Untuk merealisasikan kolaborasi itu, Pemkab Bekasi menginisiasi Gerakan Kolaborasi CSR melalui Sinergi Optimal Lintas Instansi dan Dunia Usaha (Gerak CSR Solid). Pemerintah juga berencana melakukan kunjungan ke sejumlah kawasan industri bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah terkait guna membahas peluang kerja sama.
BACA: 11 Ribu Perusahaan Berdiri di Kabupaten Bekasi, Pengangguran Masih Tinggi
Selain perbaikan infrastruktur, program tersebut turut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Asep menyebut tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi masih mencapai 8,68 persen, sehingga perusahaan juga diharapkan berkontribusi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan peluang kerja bagi masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan dan pengelola kawasan industri yang selama ini sudah membantu pembangunan daerah. Ke depan, kami ingin kolaborasi ini semakin kuat dan terencana, sehingga CSR benar-benar mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi,” tuturnya. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
