BERITACIKARANG.COM, CIKARANG SELATAN – Potensi gesekan antar-etnis di Kabupaten Bekasi perlu diantisipasi dari tingkat paling bawah. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bekasi mendorong pembentukan forum serupa di setiap desa dan kelurahan agar persoalan sosial dapat dideteksi dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Sekretaris FPK Kabupaten Bekasi, Iyon Junaedi, mengatakan keberadaan FPK di tingkat desa dan kelurahan diperlukan untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dari berbagai latar belakang suku, ras, dan budaya. Dengan begitu, aspirasi kelompok masyarakat dapat tersalurkan dan potensi kesalahpahaman bisa segera ditangani.
Hal itu disampaikan Iyon saat menghadiri kegiatan silaturahmi FPK Kabupaten Bekasi bersama Komunitas NTT yang meliputi masyarakat asal Flores, Sumba, Timor, dan Alor di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
Menurut dia, peran FPK tidak semestinya baru terlihat ketika konflik terjadi. Forum tersebut perlu hadir di tengah masyarakat untuk melakukan pencegahan dini, membangun dialog, serta meredam potensi konflik horizontal di wilayah industri seperti Kabupaten Bekasi yang dihuni masyarakat dengan latar belakang beragam.
BACA: Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bekasi Dikukuhkan
“Pembentukan FPK hingga tingkat desa dan kelurahan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah,” kata Iyon, Rabu (14/10).
Tokoh masyarakat Desa Cibatu, H Ranta, menilai keberadaan FPK di tingkat desa sangat penting untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.
Ia mengatakan, selama ini hubungan antar-etnis di wilayah Cibatu dan Lippo Cikarang relatif terkendali karena masyarakat menjaga komunikasi dan interaksi. Kebersamaan juga terlihat melalui keterlibatan berbagai kelompok etnis dalam kegiatan, terutama saat memperingati momentum nasional.
“Penting sekali. Ini momen yang sangat penting untuk diimplementasikan kepada semua etnis. Bila perlu, masing-masing etnis juga ada, supaya nanti apabila ada kegiatan yang sifatnya nasionalis, kita kumpulkan bersama untuk silaturahmi,” kata Ranta.
Calon Kepala Desa Cibatu Terpilih periode 2026 – 2034 itu berharap pembentukan FPK di tingkat desa dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi.
“Yang penting itu ada edaran dari pimpinan kita, mungkin Pak Camat, dari DPMD Kabupaten, seperti itu,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Komunitas NTT, Zakarias Feoh mengapresiasi ruang dialog yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat NTT untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat hubungan dengan kelompok masyarakat lainnya.
“Kami merasa dihargai, diberi tempat, waktu, dan ruang untuk mengungkapkan isi hati maupun keberadaan kami. Kami juga diberi kesempatan untuk berkarier, bekerja, membangun rumah tangga, dan sebagainya,” ujarnya.
Ia berharap forum komunikasi seperti FPK dapat terus dikembangkan agar masyarakat dari berbagai latar belakang memiliki ruang untuk berinteraksi, menyelesaikan persoalan secara damai, dan berpartisipasi dalam menjaga kerukunan di Kabupaten Bekasi. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
