Soal Pelaksanaan Pilkades, Dewan Minta Pemkab Bekasi Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2020 yang diikuti 16 desa di Kabupaten Bekasi.

Hal ini dilakukan menyusul beredarnya informasi di sejumlah media bahwa Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) Tito Karnavian memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di seluruh Indonesia lantaran pandemi virus corona (Covid-19).

Bacaan Lainnya

”Awal-awal Covid -19 sempet ada penundaan, kemudian diskusi lagi, kemudian disepakati dengan patokan pilkada 9 Desember walaupun kita tidak ada Pilkada. Jadi tanggal 13 Desember,” Kata Ani, Selasa (29/09).

Koordinasi dengan pemerintah pusat, sambung Ani, perlu dilakukan mengingat hingga kini belum ada surat resmi dari  Mendagri soal penundaan Pilkades di Kabupaten Bekasi.

“Kita meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD-red) untuk bersurat ke pusat dan berkoordinasi.  Jadi jangan sampai kaya di Ciamis, di batalkan pada H-1 tidak di laksanakan. Kan repot,” katanya.

Ani berharap, di bulan Oktober sudah ada kejelasan dan berharap pelaksaannya tidak ditunda. Sebab, pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bekasi juga sudah mempertimbangkan soal protokol kesehatan.

“Makanya kan penyelengaraan Pilkades juga di bikin tidak lagi persatu TPS, tapikan per dusun, dan per dusun perkiraan 1000 orang dan rencananya untuk 1000 orang akan di bikin lima bilik, kurang lebih per bilik 200 orang dan itu pun jamnya akan diatur lagi,” jelasnya.

Selain itu, untuk anggaran pun sudah ada tambahan sekitar 4 miliar lebih. “Asumsinya ada penambahan bilik suara dan penambahan sumber daya manusia (SDM),” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMD Kabupaten Bekasi Ida Farida belum bisa memastikan akankah Pilkades di Kabupaten Bekasi ditunda atau tidak. “Belum ada penjelasan resmi pak, belum bisa jawab masih menunggu pusat,” Kata Ida.

Meski demikian pihaknya selalu berkoordinasi dengan pusat.  “Saya selalu menunggu surat resmi sambil koordinasi ke pusat,” kata Ida. (BC)

Pos terkait