BERITACIKARANG.COM, CIKARANG SELATAN – Ribuan warga menerima manfaat tebus paket sembako murah dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi. Program ini digelar di 8 desa yang masuk kategori agak rawan pangan berdasarkan hasil kajian Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).
“Tentunya ini dalam rangka menjaga kerawanan pangan menjelang perayaan natal dan tahun baru. Mudah-mudahan harga-harga bahan pokok bisa stabil dan daya beli masyarakat bisa terjaga,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi usai membuka program Gerakan Pangan Murah di Desa Sukasejati, Kecamatan Cikarang Selatan, Senin (02/12).
BACA: Kades Diminta Inventarisir Potensi Pangan Desa untuk Topang Program Makan Siang Bergizi Gratis
Dedi menambahkan, bantuan paket sembako murah ini merupakan stimulus agar kedepannya desa-desa yang saat ini masih masuk ke dalam kategori agak rawan pangan naik tingkat menjadi agak tahan pangan. Terlebih pemerintah juga telah mendorong setiap desa memiliki program ketahanan pangan yang anggarannya telah dialokasikan dalam Dana Desa.
“Jadi sambil menunggu desa-desa ini ketahanan pangannya stabil dan punya lumbung pangan sementara ini kita bantu kerjasama penyediaan stok beras dan sembako dengan Bulog dan lainnya,” ungkapnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Abdillah mengatakan selain di Desa Sukasejati, program Gerakan Pangan Murah ini juga digelar di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, Desa Bunibakti Kecamatan Babelan, Desa Karangmukti Kecamatan Karangbahagia, Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah, Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya dan Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani.
Adapun jumlah paket sembako murah di setiap desa sebanyak 425 paket dengan harga yang ditebus oleh masyarakat per paket sebesar Rp36.500. Paket sembako murah tersebut terdiri dari minyak goreng 1 liter, beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, tepung terigu 1 kilogram dan telur ½ kilogram. “Paket sembako murah itu dapat ditebus oleh masyarakat yang memiliki kupon sebagai bukti telah terverifikasi berdasarkan usulan desa,” kata dia. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
