Hari Kartini, Perempuan dan Ibu Rumah Tangga Demo PT. Gunung Garuda

Anggota Polsek Cikarang Barat dan Koramil Cibitung saat melakukan pengamanan aksi perempuan dan Ibu rumah tangga yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut dihentikannya produksi PT. Gunung Garuda di Kecamatan Cikarang Barat, Kamis (21/04).
Anggota Polsek Cikarang Barat dan Koramil Cibitung saat melakukan pengamanan aksi perempuan dan Ibu rumah tangga yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut dihentikannya produksi PT. Gunung Garuda di Kecamatan Cikarang Barat, Kamis (21/04).

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG BARAT – Sebagai wujud emansipasi dalam rangka memperingati Hari Kartini, ribuan perempuan dan Ibu Rumah Tangga dari Desa Telaga Murni dan Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kamis (21/04), melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka menuntut dihentikannya produksi PT. Gunung Garuda di Kecamatan Cikarang Barat dan menuntut agar pabrik baja tersebut di relokasi.

Dalam aksinya, ribuan warga yang memenuhi Jl. Raya Imam Bonjol, Kecamatan Cikarang Barat itu menuding, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin telah mengeluarkan izin operasional dan IMB PT. Gunung Garuda tahun 2013 yang menjadi sumber bencana, malapetaka, pembunuhan massal, menebar racun dan virus penyakit, polusi udara serta bencana banjir di Kabupaten Bekasi.  PT. Gunung Garuda, Bupati dan Pemda Bekasi dianggap telah melakukan kejahatan pidana secara nyata.

Bacaan Lainnya

Ibu Sanusi, salah seorang warga berharap PT. Gunung Garuda dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, mau berbelas kasih dan berpihak kepada rakyat serta peduli terhadap lingkungan dan kesehatan warga.

“Kita berharap dengan aksi ini PT. Gunung Garuda dan pemerintah daerah, khususnya Ibu Bupati masih memiliki hati, rasa belas kasih, berpihak pada rakyat kecil serta mau menyelamatkan lingkungan dan udara bersih untuk anak-anak kami,” katanya.

Ihaq Mustafa, Ketua I Majelis Permusyawaratan Rakyat Bekasi (MPRB) dalam aksinya menyerukan agar Mitra usaha baik dalam dan luar negeri untuk memboikot seluruh produk dan jalur usaha PT. Gunung Garuda jika tetap bersikeras meneruskan di lokasi saat ini.

“Kami sudah 4 tahun berjuang, demo ke istana negara, aksi dan doa di lokasi acara, pengaduan ke Ombudsman, pengaduan ke Polda Metro Jaya namun tidak ada hasilnya. Mentri Lingkungan Hidup juga sampai saat ini tidak merespon,” jelasnya.

Ia pun mendesak agar anggota parlemen, baik di DPR RI ataupun DPRD Kabupaten Bekasi segera membuat kebijakan pro rakyat dengan membentuk Pansus Kriminal Gunung Garuda. (DB)

Pos terkait