BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi sehingga angka kesembuhan pasien positif lebih banyak dibanding yang dirawat. Ditambah, untuk saat ini angka penambahan kasus baru juga mulai mendatar dan tidak terjadi kenaikan yang signifikan.
BACA: Hari Ke 10 PSBB, Pasien Sembuh COVID-19 di Kabupaten Bekasi Lebih Tinggi dari yang Dirawat
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, Imam Hambali mendorong agar tren positif ini dapat terus dipertahankan. Disisi lain, Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi juga harus mengoptimalkan upaya mitigasi agar persoalan COVID-19 di Kabupaten Bekasi dapat segera selesai.
“Karena kalau trendnya itu turun, berarti mitigasi ataupun upaya pencegahan supaya kasusnya tidak berkembang, itu efektif. Tinggal bagaimana agar proses mitigasi ini lebih dioptimalkan lagi hingga ke level paling bawah,” kata Imam Hambali usai beraudiensi dengan Gugus Tugas COVID-19 di Gedung Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Jum’at (24/04) siang.
“Makanya, kami sampaikan bahwa ini belum cukup. Kami minta upaya mitigasinya diperkuat sehingga persoalan ini dapat segera mungkin selesai agar energi kita tidak semakin terkuras. Karena kalau (pandemic COVID-19) semakin panjang, tentu energi kita juga akan terkuras habis,” imbuhnya.
BACA: Jabar Distribusikan Bansos Untuk 14.396 KK di Kabupaten Bekasi
Imam menekankan dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk menuntaskan persoalan ini, termasuk dalam hal pendistribusian jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang sosial dan ekonominya terdampak pandemic wabah ini.
“Kami siap turun ke masyarakat dengan Gugus Tugas COVID-19 dan kami pun di PKS sebetulnya sudah berjalan, jadi bisa sinergi mana saja kekosongan-kekosongan yang perlu kita isi untuk percepatan penanggulangan COVID-19 ini,” kata dia.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS, Muhamad Nuh menekankan agar pendistribusian jaring pengaman sosial baik yang berusmber dari APBN, APBD Provisni dan APBD kabupaten/Kota bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 cepat direalisasikan, tepat sasaran dan tidak tumpeng tindih.
BACA: Pemkab Bekasi Distribusikan Bantuan Pangan Untuk 152.654 KK
“Kami sudah sampaikan kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 yakni Pak Bupati agar jaring pengaman sosial ini harus cepat direalisasikan, termasuk yang berasal dari dana desa agar tidak terjadi gejolak karena saat ini sudah banyak masyarakat yang terdampak dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama Pandemi COVID-19,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Bekasi Eka Supria Atamaja mengatakan ada tujuh pintu bantuan atau jaring pengaman sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat, yakni Program Keluarga harapan (PKH), Kartu sembako pangan nontunai, Kartu prakerja, Bansos Presiden, Dana Desa, Dana Sosial Provinsi dan Dana Sosial Kabupaten/Kota yang memberlakukan PSBB. “Bantuan ini disalurkan tentunya untuk mengantisipasi gejolak di masyarakat terhadap pemberlakukan PSBB di Kabupaten Bekasi,” kata dia.
Selain itu Peemkab Bekasi juga sudah melakukan koordinasi dengan desa-desa untuk membuat lumbung pangan yang merupakan cadangan pangan untuk daerah pedesan yang nantinya akan ditempatkan di tempat ibadah. “Lumbung pangan ini untuk mengantisipasi gejolak sosial masyarakat yang belum terdata. Bantuan lumbung pangan ini juga bisa diperoleh dari masyarakat ataupun para pelaku usaha di sekitar desa maupun kecamatan,” kata dia.
BACA: Baru 1 Desa di Kabupaten Bekasi Ajukan Data Calon Penerima BLT
Eka mengatakan agar bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih, Eka mengaku telah mengerahkan aparatur Kecamatan, Desa hingga RT/RW untuk mendata seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial, baik yang ber-KTP Kabupaten Bekasi maupun luar Kabupaten Bekasi. “Yang ngontrak, yang tinggal di Kabupaten Bekasi itu akan kita berikan bantuan juga. Pada intinya semua masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi bakal dapat bantuan dan akan kita lakukan semaksimal mungkin,” tandasnya. (BC)
