BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, memimpin rapat kerja bersama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkait Pemaparan Proyek Strategis Daerah yang dituangkan kedalam Rancangan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Komplek Pemda, Cikarang Pusat. Senin (14/03) ini dibahas tentang 9 Program Prioritas Strategis Daerah.
Adapun 9 program yang dimaksud yakni meliputi, sarana prasarana, ketenagakerjaan, infrastruktur konektivitas wilayah, pengendalian banjir, pengelolaan persampahan, sarana prasarana pelayanan publik, destinasi wisata, peningkatan pertumbuhan perekonomian di bidang pertanian, perkebunan, perhutanan, ketahanan pangan, koperasi umkm, perindustrian, dan sarana perdagangan, dan kebutuhan dasar yang meliputi akses air minum, sanitasi, dan rumah layak huni.
Akhmad Marjuki menjelaskan, bahwa Proyek Strategis Daerah merupakan upaya percepatan dalam rangka mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Bekasi. Dengan difokuskannya alokasi anggaran, dirinya berharap Proyek Strategis Daerah yang didalamnya terdapat rencana-rencana para Perangkat Daerah terkait tersebut dapat segera direalisasikan, baik dari segi aspek administrasi maupun teknis.
“Untuk mengatasi permasalahan itu, bisa melalui Proyek Strategis Daerah yang merupakan upaya percepatan pembangunan Kabupaten Bekasi. Diharapkan rencana yang ada dapat segera diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan,” jelasnya.
Akhmad Marjuki juga mengatakan, penyusunan Proyek Strategis Daerah ini, dapat memperhitungkan anggaran secara rasional sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan, sehingga anggaran yang dialokasikan bisa efisien dan efektif.
“Diharapkan juga penyusunan ini dapat memperhitungkan anggaran secara rasional, sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Plt. Bupati juga menanggapi beberapa aspek dari 9 program Proyek Strategis Daerah yang telah dijabarkan. Salah satunya mengenai permasalahan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bekasi.
“Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita masih menghadapi permasalahan pembangunan, salah satunya yakni tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bekasi yang harus segera diatasi. Diperlukan upaya dan sinergitas dari berbagai instansi terkait, untuk memecahkan dan mengatasi permasalahan tersebut.” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, menjelaskan bahwa permasalahan infrastruktur juga tidak kalah penting untuk dituntaskan sesuai dengan keinginan masyarakat. Salah satunya, rencana pembangunan jembatan di daerah Cibitung. Dirinya berharap Perangkat Daerah terkait bisa saling berkoordinasi untuk merealisasikan hal tersebut di tahun 2023.
“Program-program yang termasuk dalam proyek strategis daerah ini salah satunya yakni infrastruktur. Hal ini penting dituntaskan sesuai keinginan masyarakat. Terlebih kita memiliki rencana pembangunan jembatan di Cibitung. Diharapkan, dinas berkoordinasi dengan Bappeda.” katanya. (ist)
