Ini Kendala Pelaksanaan Program KB di Kabupaten Bekasi

Kabid Informasi dan Analisis Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Bekasi, Edi Supriyadi .
Kabid Informasi dan Analisis Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Bekasi, Edi Supriyadi .

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Kabid Informasi dan Analisis Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB), Edi Supriyadi mengatakan bahwa pelaksanaan rencana program KB di Kabupaten Bekasi di tahun 2015 baru mencapai angka 98%.

BACA : Ikut Senam di Grand Wisata, Dede Yusuf Minta Bupati Bekasi Prioritaskan Program KB

Bacaan Lainnya

“Realisasi penerapan rencana program KB di Kabupaten Bekasi tahun  2015 hanya  98 % dan tahun 2016 ini ditargetkan mencapai 100%,” ungkapnya.

Dijelaskan Edi bahwa untuk merealisasikan target tersebut, pihaknya akan semakin intens melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat KB. Hal ini menurutnya adalah salah satu upaya pemerintah melakukan pengedalian peningakatan jumlah penduduk sehingga angka TFR (Total Fertility Rate) di Kabupaten Bekasi bisa menurun.

BACA : Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Bekasi Gelar Rakerda

“Sebetulnya seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi sudah disosialisasikan dan dilakukan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat tentang manfaat KB. Kami juga sudah menurunkan petugas pelayanan di tiap kecamatan bahkan di tiap posyandu. Kader kami pun sudah dibekali dalam bentuk pelatihan dan mereka siap membantu dalam menyambung lidah menyampaikan informasi tentang KB, kesehatan keluarga, peningkatan ekonomi keluarga, dll,” jelasnya

Meskipun begitu, lanjut dia, ada daerah yang pelaksanaan sosialisasi dan pelayanannya belum maksimal karena terkendala transportasi seperti di Muara Gembong. Selama ini, pihaknya mengaku hanya melakukan penyuluhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah tersebut dengan memafaatkan kegiatan atau moment-moment tertentu di saja.

“Selain terkendala masalah transportasi, masalah lain yang dihadapi untuk menerapkan program KB juga disebabkan karena masih banyaknya masyarakat di Kabupaten Bekasi yang menolak KB dan masih memiliki paham bahwa banyak anak banyak rejeki,” imbuhnya.

Ia mengatakan dengan adanya upaya pemerintah melakukan pengedalian peningaktan jumlah penduduk ini, diharapkan kedepan berdampak pada meningkatnya layanan yang diberikan kepada masyarakat dari berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya. (DB)

Pos terkait