BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar Rapat Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023-2026.
Rapat tersebut diikuti oleh seluruh unsur Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bekasi, Instansi Vertikal, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Unsur Pengelola Kawasan, para Pelaku Usaha, serta Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Bekasi.
Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Agus Budiyono menyampaikan, ada beberapa usulan-usulan yang sudah disampaikan oleh seluruh pemangku kepentingan seperti penguatan disektor pertanian, kesehatan, pariwisata, pemulihan ekonomi, optimalisasi perekrutan tenaga kerja yang berorientasi pada tenaga kerja lokal, percepatan penanganan Open Defecation Free (ODF) dalam rangka memenuhi persyaratan Kabupaten sehat di Kabupaten Bekasi, serta penambahan UPTD Paud dalam rangka pendidikan anak usia dini.
“Masukan dari masyarakat serta sejumlah pihak dianggap penting karena nanti yang sudah direncanakan pemerintah dan diimpelementasikan untuk pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Rabu (23/02).
Dirinya juga menjelaskan, pada rencana kerja pemerintah daerah tiga ke depan dirangkum dalam Program Strategis Daerah (PSD) Kabupaten Bekasi. Diantaranya dalam prasana infrastruktur seperti TPST dan TPS3R, alih teknologi pengelolaan sampah, folder air, pelebaran exit tol, penataan jalan kalimalang, jembatan pantai bakti muaragembong, alun alun, serta penataan jalan kabupaten sebagai akses destinasi wisata.
Kemudian, untuk peningkatan perekonomian diantaranya, destinasi wisata, sentra umkm, pelatihan dan penanganan tenaga lokal, revitalisasi pasar, pengungatan produksi pertanian, perternakan dan perikanan, serta sentra budidaya perikanan.
Lebih lanjut, untuk peningkatan sumber daya manusia, pembangunan puskesmas, RSUD Tipe D, rehab gedung sekolah krisis, gedung mal pelayanan publik, sarana olahraga terpadu, dan pembangunan rumah tidak layak huni.
“Nantinya dari hasil kegiatan ini akan dirumuskan bersama seluruh perangkat daerah. Jadi semua ini akan kami bahas kembali, dan menjadi sinkronisasi dari rencana pemerintah daerah yang akan kami bahas pada tanggal 2 maret hingga 15 Maret.” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kabupaten Bekasi menyampaikan, apa yang menjadi usulan akan dirumuskan dan dikoordinasikan secara intensif dengan dinas-dinas terkait.
“Apa yang menjadi masukan-masukan dan saran dari Bapak-Bapak baik dari sektor infrastruktur, pertanian, pariwisata, pemulihan ekonomi, akan kita rumuskan bersama,” ungkapnya.
Dirinya juga mengajak seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan untuk ikut serta berpartisiapasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Karena menurutnya, salah satu kunci keberhasilan pembangunan adalah adanya sinergitas dan kalaborasi antara seluruh komponen yang terlibat secara langsung untuk berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Bekasi.
“Saya berharap, forum konsultasi publik ini dapat menjadi sarana yang menyerap berbagai aspirasi, saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan rencana pembangunan Kabupaten Bekasi,” jelasnya.
Selain itu, Sekda juga menyampaikan perumusan forum ini juga harus sesuai dengan visi strategi pembangunan pada dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026, sebagai upaya menghadirkan berbagai perubahan dan perbaikan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Melalui kegiatan ini saya berharap, dapat tercipta kesatuan pandangan seluruh pemangku kepentingan dalam memahami berbagai permasalahan dan isu yang dihadapi di Kabupaten Bekasi, seperti permasalahan Infrastruktur, Persampahan, Lingkungan, Budaya, dan Pariwisata, sehingga dapat bersama-sama merumuskan berbagai strategi dan solusi yang tepat sasaran.” ujarnya. (ist)
