BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Upaya pemerintah daerah yang telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Pengangguranguna menekan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bekasi menunjukan hasil positif. Hingga Oktober 2022, tercatat 11 ribu lebih warga Kabupaten Bekasi telah terserap di dunia kerja.
BACA: Pemkab Bekasi Targetkan Serap 3 Ribu Calon Tenaga Kerja Lokal Dalam Dua Bulan Kedepan
Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan berdasarkan data sementara yang diterima pihaknya, pada periode Januari – Oktober 2022 total ada 44.348 tenaga kerja terserap di berbagai dunia usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.925 tenaga kerja atau sekitar 35% diantaranya adalah warga yang ber-KTP Kabupaten Bekasi.
“Jadi total ada 44.348 tenaga kerja yang telah terserap oleh perusahaan di Kabupaten Bekasi dan 11.925 atau 35 persen diataranya adalah warga ber-KTP Kabupaten Bekasi,” kata Dani Ramdan.
Dani berharap jumlah tersebut akan terus meningkat dan tren angka pengangguran di Kabupaten Bekasi dapat ditekan. Selain melakukan perjanjian atau Memorandum Of Undesrtanding (MoU) dengan perusahaan-perusahaan, Pemerintah Daerah juga akan terus mendorong tumbuhnya wisarausahawan baru melalui program UMKM serta berupaya meningkatkan skill (kemampuan) para angkatan kerja melalui program pelatihan dan pemagangan sebagai upaya mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja bagi warga ber-KTP Kabupaten Bekasi.
BACA: Pemkab Bekasi Siapkan Enam Strategi Tekan Angka Penangguran
“Tentu kami tidak berharap MoU ini hanya ditanda tangan di atas kertas, tetapi kami berharap nanti pada realisasinya, segera lakukan rekrutmen bagi tenaga kerja ber-KTP Kabupaten Bekasi apabila sudah memenuhi kompetensi,” kata dia.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan nilai investasi tertinggi serta menyandang status sebagai daerah dengan Kawasan Industri terbesar baik di tingkat Jawa Barat maupun nasional sehingga harusnya diiringi dengan penyerapan angkatan kerja yang tinggi. Dia mengaku akan membantu Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan startegi untuk menekan tingginya angka pengangguran berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi jangan invetasinya banyak, pabriknya banyak tetapi pengangguran juga tinggi. Maka selain peran dari Pemerintah Daerah, dibutuhkan juga peran dari Pemerintah Desa. Makanya saya minta para Kepala Desa dipilah nih, mana warganya yang KTP Kabupaten Bekasi, mana yang udah kelamaan disini tetapi bukan KTP Kabupaten Bekasi. Sebab survey (jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja oleh BPS-red) kadang-kadang nggak akurat, ” kata dia. (dim)
