BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Sebagai tindak lanjut pembuatan aplikasi bagi tukang ojek pangkalan di Kabupaten Bekasi, dalam waktu dekat DPRD Kabupaten Bekasi akan memanggil pihak yang berkepentingan untuk membicarakan kelanjutan rencana tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Cecep Noor menjelaskan rencana pembuatan aplikasi bagi tukang ojek pangkalan telah dicetuskan dalam pertemuan antara pihaknya dengan Dinas Perhubungan dan perwakilan tukang ojek pangkalan beberapa waktu lalu.
BACA : Ojek Pangkalan Akan Berafiliasi Menjadi Ojek Berbasis Aplikasi
Adapun aplikasi itu, lanjut dia, nantinya akan dibuat dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Komunikasi, Informastika, Statistik dan Persandian dengan memanfaatkan jaringan fiber optik.
“Rencananya bulan Mei nanti kita akan panggil pihak-pihak terkait, baik itu Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi maupun perwakilan dari tukang ojeg,” kata, Cecep Noor, Senin (24/04).
Ia mengatakan persoalan ojek tidak diatur di dalam perundang-undangan maupun Peraturan Mentri. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah hadir di tengah-tengah persoalan yang dihadapi mayarakat, dalam hal ini para pengemudi ojek.
“Ojek ini kan tidak diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan, jadi memang peraturannya belum ada. Maka kami mendorong dari daerah mengajukan izin ini ke pusat. Inilah kenapa kami mewacanakan untuk membuat aplikasi ini,” kata dia.
Dijelaskan oleh Cecep Noor, saat ini masyarakat tidak bisa melepaskan diri dari teknologi. Bahkan, seharusnya teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. “Apalagi kan Kabupaten Bekasi sudah memiliki jaringan fiber optik yang memadai dan ini sebenarnya sudah jadi rekomendasi kami sebelum-sebelumnya,” ucapnya.
BACA : Diskominfo Kabupaten Bekasi Bakal Kaji Pembuatan Aplikasi Untuk Ojek Pangkalan
Disinggung tentang pernyatan Kepala Dinas Komunikasi, Informastika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bekasi, Hudaya yang mengatakan bahwa instansinya tidak memiliki anggaran untuk membuat aplikasi tersebut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu akan mendorongnya pada APBD perubahan tahun ini.
“Kalau soal anggaran, bisa didorong di perubahan tahun ini. Yang jelas setelah pertemuan nanti, kami akan minta dinas agar melakukan kajian langsung untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi ojek pangkalan tersebut,” kata dia. (BC)
