BERITACIKARANG.COM, CIBITUNG – Dua dari tim hukum pasangan independen Obon Tabroni – Bambang Sumaryono merupakan aktivis nasional. Mereka adalah Surya Tjandra dan Luky Djani yang juga turut hadir dalam pertemuan tim Hukum Obon-Bambang dengan KPU Kabupaten Bekasi, Senin (01/08).
BACA : Minta Regulasi Verifikasi Faktual, Tim Hukum Obama Sambangi KPU
Surya Tjandra, yang merupakan lulusan doktoral hukum Universitas Leiden Belanda, mengatakan bahwa keterlibatannya dalam tim hukum Obon-Bambang karena mengenal sosok Obon sebagai orang yang memiliki integritas dan bekerja untuk rakyat.
“Obon itu sudah teruji. Baik integritasnya maupun kinerjanya. Dia sudah membuktikan bahwa dia bekerja untuk kepentingan rakyat. Masalah dia cuma satu, enggak punya kursi,” kata Dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya itu.
Surya menjelaskan, jika Obon memiliki kursi atau jabatan, ia yakin bahwa Obon akan bekerja untuk rakyat Bekasi. “Obon sudah membuktikan kerjanya untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau dia punya jabatan, saya yakin dia akan bekerja untuk rakyat,” tegas Koordinator Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) itu.
Karena itu, ia merasa penting untuk terlibat mendukung Obon menjadi Bupati Bekasi. Ia pun memutuskan untuk menjadi tim hukum Obon-Bambang untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam proses pelolosan dan pemenangan pasangan independen Obon-Bambang.
Hal senada dikemukakan Luky Djani yang merupakan mantan Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW). Luky mengatakan, kapasitas Obon sebagai seorang pemimpin sudah teruji.
“Obon juga sosok yang punya wawasan global. Menurut saya Bekasi butuh sosok seperti itu. Bekerja untuk rakyat dan memiliki pemahaman kelas internasional. Dan Obon punya pengalaman yang baik di internasional,” jelas lulusan doktoral di Murdoch University, Australia itu.
Selain itu, Luky menambahkan, majunya Obon dari jalur independen merupakan representasi dari demokrasi elektoral.
“Bekasi akan menjadi perhatian nasional pada Pilkada serentak 2017 besok. Karena ada calon independen. Makanya kami punya kepentingan mengawal proses Pilkada di Bekasi, karena terkait dengan kepentingan demokrasi nasional,” terang pria yang juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal organisasi Transparency International Indonesia itu. (BC)
