BERITACIKARANG.COM, CIKARANG SELATAN – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengajak masyarakat aktif berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2024 dan menjadi pemilih yang rasional. Hal ini diyakini menjadi kunci pelaksanaan demokrasi yang bermartabat.
BACA: Serangan Fajar ‘Lumrah’ di Cikarang?
“Demokrasi yang baik (bermartabat) itu ditandai dengan partisipasi aktif oleh masyarakat dan tidak sekedar aktif, tetapi juga menjadi pemilih yang rasional,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji, sekaligus Orientasi 115 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada 2024 di Kabupaten Bekasi, beberapa waktu lalu.
Pemilih yang rasional, yaitu pemilih yang mampu menentukan pilihan dengan melihat melihat rekam jejak, visi, dan misi calonnya. Bukan memilih karena hubungan kekerabatan, kesukuan, agama, dan ras. Apalagi jika memilih karena menerima imbalan dalam bentuk uang atau materi.
“Oleh karena itu, kami yakin dengan pers Indonesia, dengan rekan-rekan pers yang akan mengawal hak demokrasi ini sehingga demokrasi kita biasa benar-benar terwujud dengan demokrasi yang berintegritas,” kata dia.
Selain itu, KPU juga berharap kepada peserta Pilkada yang akan ditetapkan tanggal 22 September 2024 nanti, bisa mengedepankan kampanye politik yang berbasiskan program bukan transaksi politik pragmatis.
“Kampanye yang tidak edukatif harus ditinggalkan. Saya yakin masyarakat Indonesia, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Bekasi sudah semakin cerdas, bagaimana mereka akan memberikan dukungan elektoral kepada peserta Pilkada. Mari kedepankan kampanye politik yang programatik,” kata dia.
BACA: Bawaslu Ajak Karang Taruna Cegah Praktik Politik Uang di Pilkada 2024
Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Harun Al Rasyid menjelaskan demokrasi ditentukan dari tingkat pendidikan pemilih. Pendidikan yang memadai cenderung mendorong pemilih menentukan pilihannya secara rasional.
“Demokrasi itu sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Jadi kita jangan berharap banyak kalau pendidikan masyarakat masih didominasi lulusan SD dan SMP, itu pasti cost politik sangat besar. Bisa diatas Rp50 miliar mungkin Rp100-an miliar di Kabupaten Bekasi, apalagi melihat Pileg kemarin, pemilih di kita itu kan cukup pragmatis,” kata dia.
Untuk itu dirinya berharap pelaksanaan demokrasi kedepannya tidak lagi dikotori oleh sesuatu yang mengarah pada kegiatan transaksional yang pragmatis. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki pemimpin yang amanah dan mampu mengelola semua potensi kekayaan daerahnya sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakatnya.
“Kalau sebaliknya ya jangan berharap banyak karena pada akhirnya kan cost politik itu harus kembali lagi dalam bentuk kebijakan-kebijakan mereka nantinya,” kata dia. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
