BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Penjabat (Pj) Bupati Dani Ramdan mendorong agar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kabupaten Bekasi memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di daerahnya masing-masing. Hal ini harus dilakukan karena DTKS merupakan basis data untuk program bantuan sosial baik yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.
BACA: Tekan Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Bekasi Salurkan Bansos untuk 1.160 KPM
“Termasuk di Kabupaten Bekasi untuk PPDB Jalur Afirmasi (kategori siswa tidak mampu) harus DTKS, Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga harus DTKS. Jadi semua fasilitas maupun program bantuan sosial di kita basisnya adalah DTKS,” ungkap Dani Ramdan usai menghadiri penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Bekasi, Selasa (23/07).
Dani mengakui jika pekerjaan rumah (PR) besar saat ini adalah updating data penerima bantuan sosial. Terlebih saat ini Pemerintah Kabupaten Bekasi juga tengah fokus dalam peningkatan kualitas data kependudukan melalui program Kabupaten Bekasi Satu Data. “Tetapi saya kira dari waktu-ke waktu sudah semakin baik,” ungkapnya.
Selain meminta DTKS diperbarharui secara periodik, pada kesempatan yang sama Dani juga mendorong agar PSM se-Kabupaten Bekasi mampu menjadi fasilitator peningkatan ekonomi warga dari miskin menjadi mandiri atau mengalami graduasi.
“Karena kita sudah melakukan berbagai program bantuan sosial. Yang lemah (anak kecil, lansia dan disabilitas) diberi ‘ikan’ (bantuan langsung) dan yang produktif diberi ‘kail’ (wirausaha). Tetapi itu tidak cukup mesti ada fasilitator agar ‘ikan’ ini tepat sasaran dan ‘kail’ nya juga bisa mendapatkan ikan besar (usahanya berkembang). Ini semangat yang sedang kita insight agar program bantuan dari pemerintah ini bisa lebih luas lagi,” kata dia.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Hasan Basri mengatakan untuk mendukung tugas mereka dalam memperbarui DTKS, Pemerintah Daerah telah menyalurkan bantuan berupa laptop. “Selain berkoordinasi dengan aparatur desa dan kelurahan untuk memperbarui DTKS di wilayahnya masing-masing, kita juga menekankan agar setiap persoalan di masyarakat mereka harus bisa bantu. Termasuk salah satunya tadi, menggraduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mandiri secara ekonomi,” kata dia. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
