BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Kondisi Pasar Bojong Kedungwaringin yang terletak di perbatasan Kabupaten Bekasi dan Karawang semakin memprihatinkan. Pasar ini terlihat kumuh dengan bangunan yang sudah lapuk, ditambah akses jalan yang menyempit akibat pedagang yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat berjualan. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (F-BPD) Kecamatan Kedungwaringin, Salip Saepulloh.
Menurut Salip, usulan pembangunan Pasar Bojong telah lama diajukan, bahkan sejak masa kepemimpinan almarhum Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja. Selain revitalisasi pasar, pembangunan gerbang perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Karawang juga menjadi salah satu prioritas yang terus diusulkan hingga kini.
BACA: Plt Bupati Safari Ramadhan di Kedungwaringin, Warga Curhat Soal Pasar Bojong dan Jalan Rusak
“Saya harapkan semua usulan dari Kecamatan Kedungwaringin bisa direalisasikan. Sejak masa kepemimpinan almarhum Bapak Eka, program pembangunan gerbang perbatasan ini sudah sering disampaikan, namun belum terealisasi hingga sekarang,” ujar Salip.
Ia menambahkan bahwa revitalisasi Pasar Bojong harus menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2026 mendatang. “Kami berharap pasar ini segera direvitalisasi agar kondisinya lebih layak dan nyaman bagi masyarakat,” tambahnya.
Tidak hanya soal pasar dan gerbang perbatasan, Salip juga menyoroti pentingnya peningkatan prasarana pendidikan, terutama di wilayah yang rawan banjir. Ia menekankan bahwa fasilitas pendidikan yang memadai sangat penting untuk mendukung generasi penerus bangsa dalam menuntut ilmu.
Di sisi lain, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Ridwan Arifin menegaskan komitmennya untuk mendorong berbagai usulan pembangunan di daerah pemilihan (Dapil) VI. Selain revitalisasi Pasar Bojong dan pembangunan gerbang perbatasan, ia juga memprioritaskan infrastruktur seperti jalan, drainase, penerangan jalan umum dan normalisasi saluran sekunder untuk mendukung ketahanan pangan.
“Kami dari DPRD Kabupaten Bekasi akan berupaya menangkap semangat dan isu-isu utama yang diusulkan masyarakat. Mudah-mudahan ada keselarasan antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga usulan-usulan tersebut dapat segera terealisasi, ” kata dia. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
